Radio dan Televisi Daerah Harus Bisa Tangkal Hoaks

Kabartangerang.com- Perkembangan dunia digitalisasi terus meningkat sehingga menyebabkan mudahnya orang menyebarkan informasi atau berita tanpa melihat dulu kebenarannya.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara meminta setiap sarana penyiaran publik milik daerah, seperti radio dan televisi agar berperan aktif dalam menangkal informasi dan berita bohong atau hoaks.

“Peran sarana penyiaran publik milik daerah harus dapat berperan aktif. Hal itu untuk membantu masyarakat kita mendapatkan informasi yang benar, tidak memberikan kebohongan,” ujar Rudiantara saat melantik pengurus Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia (Persada) di Tangerang, Rabu, 28 Agustus 2019.

Ketua Persada Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menambahkan, radio dan stasiun tv publik milik pemerintah daerah sebagai salah satu alat yang cukup efektif untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan.

“Radio dan stasiun tv sebagai aset dan potensi untuk memajukan masyarakat dalam mendapatkan informasi positif. Kita ingin informasi yang diberikan dapat mempersatukan kita, merukunkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” kata Gus Ipul.

Hal senada diungkapkan Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar. Dirinya berharap radio dan televisi publik daerah juga mengembangkan potensi daerah. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang sangat mendukung adanya himpunan Persada di setiap daerah.

“Karena baik radio maupun televisi publik daerah bisa menjadi media bukan saja untuk kearifan lokal, tetapi untuk perekat bangsa. Juga keberadaan televisi maupun radio milik pemerintah daerah pada saat ini menjadi sangat krusial bila dibandingkan dengan milik swasta,” jelas Zaki.

Zaki berharap, media penyiaran radio dan televisi publik dapat menjadi sarana utama dalam kemudahan masyarakat berinteraksi untuk mencari kebenaran berita.

“Semoga radio dan televisi publik milik pemerintah daerah bisa kembali hidup atau eksis sebagai sarana interaktif dengan masyarakat, supaya masyarakat kita tidak dengan mudah menerima informasi hoaks. Kalau radio ini eksis, khususnya milik daerah, mereka (masyarakat) tentunya lebih mudah, bisa langsung telepon interaktif kalau dapat informasi yang terkesan berbau provokatif,” ujar Zaki.(rik)

Source