Nasional
Ada 990 Kasus Hingga Maret 2019, 99,5% Pelanggar Netralitas ASN Berstatus Pegawai Instansi Daerah
![Infografis Netralitas ASN (Sumber: IndonesiaBaik.id)](https://kabartangerang.com/assets/uploads/2019/04/1701_Aparatur_Sipil_Negara_Harus_Netral.png)
Dari data yang dihimpun Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Kedeputian Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian (Wasdalpeg), tercatat 990 kasus pelanggaran netralitas yang dilakukan ASN sejak Januari 2018 sampai dengan Maret 2019.
Hal itu berarti pula sejak perhelatan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) hingga jelang pemilihan calon legislatif (Pileg), dan Presiden/Wakil Presiden (Pilpres) telah terjadi beragam kasus pelanggaran netralitas ASN.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Mohammad Ridwan, mengatakan pelanggaran netralitas yang paling banyak dilakukan ASN, dilakukan melalui media sosial (medsos), mulai dari menyebarluaskan gambar, memberikan dukungan, berkomentar, sampai mengunggah foto untuk menyatakan keberpihakan terhadap pasangan calon (paslon) tertentu.
“Rekapitulasi data pelanggaran netralitas tersebut merupakan kolaborasi antara BKN, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Aparatur Aparatur Sipil Negara (KASN). Dari jumlah pelanggaran yang diterima, 99,5% didominasi pegawai instansi daerah yang meliputi Provinsi/Kabupaten/Kota. Total angka kasus itu di luar dari laporan yang diterima BKN melalui laman pengaduan LAPORBKN, email Humas, dan medsos,” terangnya.
Kasus netralitas ASN berupa pemberian dukungan kepada paslon tertentu merupakan bentuk pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah 53 tahun 2010 Pasal 4. Tingkat sanksi yang dikenakan mulai dari pemberian hukuman disiplin (HD) sedang sampai HD berat. Secara terperinci dalam Pasal 7 angka (3) dan (4) disebutkan bahwa penjatuhan HD sedang dilakukan melalui penundaan kenaikan pangkat (KP) selama satu tahun, penundaan kenaikan gaji berkala, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun. Sementara untuk HD berat dilakukan melalui pembebasan jabatan, penurunan pangkat selama tiga tahun, sampai dengan pemberhentian.
Ridwan juga menambahkan selain aktivitas medsos, pelanggaran netralitas yang diterima juga berupa bentuk dukungan secara langsung misalnya menghadiri kampanye paslon dan kegiatan yang bersinggungan dengan partai politik paslon.
Jenis-jenis pelanggaran dalam medsos, sebelumnya sudah dijelaskan BKN melalui Surat Edaran Kepala BKN Nomor 02/SE/2016. Dalam surat edaran tersebut, ASN juga telah diingatkan untuk tidak memberikan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan paslon baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk pula menggunakan media sosial seperti Twitter, Facebook, WhatsApp, BBM, Line, SMS, lnstagram, Blog, dan sejenisnya. (Humas BKN/EN)
-
Kabupaten Tangerang3 minggu ago
Rutan Klas 1 Jambe Berikan Remisi kepada 689 Warga Binaan
-
Kabupaten Tangerang3 minggu ago
Upacara HUT Ke-79 RI di Kabupaten Tangerang Berlangsung Khidmat
-
Kabupaten Tangerang3 minggu ago
Dapat Bantuan Kursi Roda, Penyandang Disabilitas Berterima Kasih ke Pj Bupati Tangerang
-
Kabupaten Tangerang3 minggu ago
Pemkab Tangerang dan Masyarakat Tasyakuran Kemerdekaan Ke-79 RI Penuh Khidmat
-
Kota Tangerang3 minggu ago
Pj Wali Kota Dr. Nurdin: Pembiasaan Makan Gratis Bergizi di Kota Tangerang Semakin Baik
-
Kabupaten Tangerang4 minggu ago
Pemkab Tangerang Beri Apresiasi Atlet-Atlet Berprestasi di Popda XI Banten 2024
-
Banten4 minggu ago
Laskar Pendekar Dukung Airin Rachmi Diany Kembangkan Seni Budaya Banten
-
Tangerang4 minggu ago
PPP Tangsel Rekomendasi Benyamin Davnie-Pilar Saga Maju di Pilkada Tangsel 2024