Bertemu Kepala Desa, Presiden Dicurhati Soal Laporan dan Anggaran Operasional

Hasil dana desa lainnya, menurut Presiden, 58.000 unit irigasi dan 1,1 juta meter jembatan yang dibangun. “Jumlah-jumlah seperti ini harus terus ditingkatkan karena ke depan Dana desa sekali lagi, akan terus kita tingkatkan setiap tahunnya,” ujar Presiden.

Dalam setiap membangun apapun, jembatan, irigasi, embung, gedung olahraga misalnya, sambung Presiden, semuanya pastikan menggunakan barang-barang lokal agar uang 257 triliun tadi selalu berputar di bawah.

“Teori ekonominya seperti itu. Berputar di desa, jangan biarkan uang 257 triliun itu kembali lagi ke Jakarta, jangan,” ujarnya. Kalau membangun infrastruktur, lanjut Presiden, bahan bangunan dan tenaga kerjanya berasal dari desa sehingga anggaran akan mutar terus di desa tersebut.

Laporan Dana Desa

Sementara itu, terkait laporan dana desa, Presiden menyampaikan bahwa jika masih ruwet, ke depan akan disederhanakan sehingga lebih mudah dan gampang.

Saat dialog dengan peserta, Presiden Jokowi juga dikeluhkan dana operasional dan masalah laporan baik Zuriyatman dari Kabupaten Sijunjung, Sumatra Barat, Yuman Rahman Kabupaten Gorontalo maupun Lahmudin dari Aceh Tenggara.

Pada sesi dialog tersebut, Presiden menyampaikan untuk masalah dana operasional akan segera dicarikan solusinya setelah selesai dikalkulasi. “Yang kedua, mengenai ini. Tadi sudah saya sampaikan bahwa proses pelaporan nanti akan kita sederhanakan,” ujarnya.

Yang penting, lanjut Presiden, anggaran itu menetas betul menjadi barang dan digunakan bermanfaat untuk rakyat. “Nanti Pak Menteri Desa biar menyurati secara resmi kepada menteri keuangan tinggal saya nanti perintah kepada menteri keuangan,” ujar Presiden.

Menjawab pertanyaan wartawan usai acara, Presiden juga menyampaikan bahwa saat ini Kepala Desa mengelola dana yang besar. “Artinya apa, kepala desa memiliki tanggung jawab yang besar dalam setiap penggunaan anggaran yang ada di desa itu, untuk apapun,” tuturnya.

Untuk itu, Presiden menyampaikan bahwa diperlukan juga dana operasional sehingga kepala desa mampu mengontrol dan mengawasi penggunaan dana desa di lapangan secara efektif.

“Jangan sampai nanti enggak ada dana operasional kemudian cari-cari dengan jurus yang merupakan penyelewengan. Iya kan. Lebih bagus yang legal, yang sudah kita tentukan dengan aturan yang ada, itu akan lebih baik,” tambah Kepala Negara seraya menambahkan bahwa besarannya akan dihitung terlebih dahulu.

Turut mendampingi Presiden dalam acara kali ini, Menko Polhukam Wiranto, Seskab Pramono Anung, Menteri Desa PDTT Eko Sandjojo, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. (FID/EN)