Sofyan Djalil Koreksi Pernyataannya Soal Kalimantan Timur Jadi Ibukota Baru

Kabartangerang.com- Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)  Sofyan Djalil mengoreksi pernyataan sebelumnya soal lokasi Ibukota baru di Kalimantan Timur. Ia menyatakan lokasi ibukota baru belum ditentukan.

Sofyan mengaku pernyataannya menyebutkan Kalimantan Timur sebagai salah satu alternatif, di samping Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. “Alternatifnya, kan kemarin itu antara lain sudah saya koreksi. Itu salah kutip saja,” ujarnya, Jumat (23/8/2019).

Hingga kini, lokasi ibukota baru masih dalam proses studi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Sofyan meminta masyarakat menunggu hasil studi itu.

“Masih ada dua studi lagi dan itu dikerjakan oleh Bappenas, saya tidak ikut rapat terakhir, saya tidak tahu studi apa yang dikerjakan Bappenas. Setelah studi itu lengkap baru Presiden Joko Widodo akan umumkan,” katanya.

Menurutnya, pemerintah masih terus menimbang-nimbang tiga wilayah yang akan dijadikan ibukota baru. Antara Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

“Sampai dengan sekarang belum diputuskan. Tapi yang sudah dilihat secara serius adalah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur,” tambahnya.

Sebelumnya, Sofyan memastikan lokasi ibukota baru akan berada di Provinsi Kalimantan Timur. “Iya Kalimantan Timur, tapi belum tahu lokasi spesifiknya di mana ya belum,” terang Sofyan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Merespon munculnya nama Kalimantan Timur, Presiden Jokowi tak membantah. Namun, ia mengatakan masih menunggu satu sampai dua kajian terkait pembangunan ibu kota baru menggantikan DKI Jakarta itu.

“Akan kami umumkan pada waktunya, masih menunggu kajian, tinggal satu, dua kajian yang belum disampaikan kepada saya,” tegas Jokowi.

Rencana pemindahan ibukota ke Kalimantan sendiri menuai kritik dari kalangan oposisi di DPR. Bahkan mantan calon wakil presiden Sandiaga Uno juga menyampaikan kritiknya. Menurutnya, saat ini lebih penting menyelesaikan persoalan Papua.

Meski begitu, Pemerintah terus mematangkan rencananya. Pemerintah mengestimasi setidaknya dibutuhkan biaya sekitar Rp323 triliun sampai Rp466 triliun untuk membangun ibukota baru.

Kendati begitu, pemerintah memastikan uang negara yang akan digunakan untuk membangun ibu kota baru hanya sebesar Rp93 triliun. (RMA)