Nasional
Agar Pekerja Siap Mudik, Menaker Minta THR Dibayar 2 Minggu Sebelum Lebaran
![Pekerja](https://kabartangerang.com/assets/uploads/2019/05/Pekerja.jpeg)
Meskipun jika mengacu pada regulasi pembayaran THR dilakukan paling lambat H-7, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M. Hanif Dhakiri meminta perusahaan bisa membayar Tunjangan Hari Raya (THR) maksimal dua minggu sebelum lebaran.
“Hal ini dilakukan agar pekerja dapat mempersiapkan mudik dengan baik,” kata Menaker di Jakarta, Rabu (8/5).
Menaker menegaskan, pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan pengusaha kepada pekerja. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016.
Adapun besaran THR bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, memperoleh THR 1 bulan upah. Sedangkan bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan, THR-nya diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan yang sudah ditetapkan, yaitu masa kerja dibagi 12 bulan dikali 1 bulan upah.
Sementara itu, bagi pekerja harian lepas yang mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, besaran THR-nya berdasarkan upah 1 bulan yang dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.
Sedangkan bagi pekerja lepas yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 (dua belas) bulan, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.
Sedangkan bagi pekerja lepas yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 (dua belas) bulan, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.
“Bagi perusahaan yang menetapkan besaran nilai THR dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan lebih besar dari nilai THR yang telah ditetapkan, maka THR Keagamaan yang dibayarkan kepada pekerja sesuai dengan yang tertera di perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebisaan yang telah dilakukan,” kata Menaker.
Menurut Menaker, dirinya akan segera menerbitkan surat edaran THR kepada para Kepala Daerah dan membuka posko pengaduan THR.
“Bagi pekerja yang THR-nya tidak dibayarkan bisa mengadu ke posko pengaduan THR yang akan dibuka di dinas-dinas tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta di tingkat yaitu di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan,” tutur Menaker. (Humas Kemenaker/ES)
-
Kabupaten Tangerang3 minggu ago
Rutan Klas 1 Jambe Berikan Remisi kepada 689 Warga Binaan
-
Kabupaten Tangerang3 minggu ago
Upacara HUT Ke-79 RI di Kabupaten Tangerang Berlangsung Khidmat
-
Kabupaten Tangerang3 minggu ago
Dapat Bantuan Kursi Roda, Penyandang Disabilitas Berterima Kasih ke Pj Bupati Tangerang
-
Kabupaten Tangerang3 minggu ago
Pemkab Tangerang dan Masyarakat Tasyakuran Kemerdekaan Ke-79 RI Penuh Khidmat
-
Kota Tangerang3 minggu ago
Pj Wali Kota Dr. Nurdin: Pembiasaan Makan Gratis Bergizi di Kota Tangerang Semakin Baik
-
Kabupaten Tangerang4 minggu ago
Pemkab Tangerang Beri Apresiasi Atlet-Atlet Berprestasi di Popda XI Banten 2024
-
Banten4 minggu ago
Laskar Pendekar Dukung Airin Rachmi Diany Kembangkan Seni Budaya Banten
-
Tangerang4 minggu ago
PPP Tangsel Rekomendasi Benyamin Davnie-Pilar Saga Maju di Pilkada Tangsel 2024