Nasional
ASN Jadi Caleg DPR/DPRD, Menteri PANRB: Mundur Atau Diberhentikan
![PNS Pusat](https://kabartangerang.com/assets/uploads/2019/04/PNS-Pusat.jpg)
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin juga memberikan penegasan mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi Calon Anggota Legislatif (Caleg) maupun Pengurus dan Anggota Partai Politik (Parpol).
Melalui Surat Edaran Nomor: B/94/M.SM.00.00/2019 tentang Pelaksanaan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Legislatif Tahun 2019, tertanggal 26 Maret 2019, Menteri PANRB menegaskan, bagi ASN yang menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota wajib melengkapi surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.
“Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima,” tegas Menteri PANRB.
Adapun terhadap ASN yang menjadi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, menurut Surat Edaran Menteri PANRB ini, pemberhentiannya bukan mengacu pada surat pengunduran diri setelah ditetapkan sebagai calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), melainkan pemberhentiannya mengacu pada larangan ASN menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
Oleh karena ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, menurut Surat Edaran ini, maka ASN yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri secara tertulis.
“ASN yang mengundurkan diri diberhentikan dengan hormat sebagai ASN terhitung mulai akhir bulan pengunduran diri ASN yang bersangkutan,” bunyi Surat Edaran ini.
Keputusan pemberhentian, menurut Surat Edaran ini, ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.
“Terhadap ASN yang tidak mengundurkan diri sebagaimana dimaksud, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai ASN terhitung mulai akhir bulan ASN yang bersangkutan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik,” tegas Menteri PANRB.
Keputusan pemberhentian terhadap ASN yang tidak mengundurkan diri itu, menurut Surat Edaran ini, ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah ASN yang bersangkutan terbukti menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
Mengenai calon anggota DPR, DPD, dan DPRD yang dinyatakan lolos seleksi sebagai calon pegawai ASN, menurut Menteri PANRB melalui Surat Edaran ini, telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga kelulusannya sebagai calon pegawai ASN harus dibatalkan oleh Panitia Seleksi.(JDIH Kementerian PANRB/ES)
![](https://kabartangerang.com/assets/uploads/2019/07/Kabartangerang.png)
-
Kabupaten Tangerang3 minggu ago
Rutan Klas 1 Jambe Berikan Remisi kepada 689 Warga Binaan
-
Kabupaten Tangerang3 minggu ago
Upacara HUT Ke-79 RI di Kabupaten Tangerang Berlangsung Khidmat
-
Kabupaten Tangerang3 minggu ago
Dapat Bantuan Kursi Roda, Penyandang Disabilitas Berterima Kasih ke Pj Bupati Tangerang
-
Kabupaten Tangerang3 minggu ago
Pemkab Tangerang dan Masyarakat Tasyakuran Kemerdekaan Ke-79 RI Penuh Khidmat
-
Kota Tangerang3 minggu ago
Pj Wali Kota Dr. Nurdin: Pembiasaan Makan Gratis Bergizi di Kota Tangerang Semakin Baik
-
Kabupaten Tangerang4 minggu ago
Pemkab Tangerang Beri Apresiasi Atlet-Atlet Berprestasi di Popda XI Banten 2024
-
Banten4 minggu ago
Laskar Pendekar Dukung Airin Rachmi Diany Kembangkan Seni Budaya Banten
-
Tangerang4 minggu ago
PPP Tangsel Rekomendasi Benyamin Davnie-Pilar Saga Maju di Pilkada Tangsel 2024