YLBHI Indikasikan Pemerintah Membangun Infrastruktur Demokrasi “Sakit”

Kabartangerang.com.COM – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) begitu keras melontarkan kritikanya kepada Jokowi, setelah sama sekali tidak menyinggung masalah penegakan hukum dalam pidatonya.

Padahal jelas selama ini, menurut Ketua YLBHI Asfinawati, pelanggaran terkait hukum banyak sekali ditemukan. Sebagaimana halnya saat ini begitu demokrasi di dalam ruang tidak lagi memberi harapan, parlemen tak lagi sensitif dalam mendengar desakan rakyat, maka parlemen jalanan menjadi pilihan.

“Aksi-aksi yang disambut represifitas aparat bahkan telah mengakibatkan 5 orang anak muda kehilangan nyawa. Hal itu pertanda bagaimana infrastruktur demokrasi kita “Sakit”. Bahkan lebih sakit lagi ketika tidak ada satupun ungkapan belasungkawa dari pemimpin negeri ini,” ketusnya.

Dalam bidang infrastruktur ekonomi terus dibangun sementara infrastruktur demokrasi terus digembosi. YLBHI menganggap, sistem politik mengabdi kepada kepentingan oligarki dan abai terhadap hak-hak rakyat.

YLBHI memandang Omnibus Law dalam penekanan investasi dan infrastruktur seperti yang dinyatakan Presiden dalam pidato pelantikannya, berpotensi melemahkan perlindungan lingkungan, dan mempermudah perampasan ruang hidup masyarakat dengan alasan diperlukan untuk investasi & infrastruktur.

“Terlebih Perpres pengadaan tanah, UU PSDN & RUU Pertanahan sudah berada pada jalur yg sama yaitu mempermudah perampasan hak2 rakyat dg mengkriminalisasi rakyat yg menolak menyerahkan asetnya apabila hendak digunakan untuk pembangunan & komponen cadangan,” jelasnya.

“Catatan terakhir, membangun ekonomi tanpa membangun demokrasi ekonomi sesuai dengan mandat Pasal 33 UUD 1945 adalah merupakan cara agar sistem ekonomi kapitalis, leluasa dibangun oleh oligarki. Hal itu akan berdampak terhadap kebijakan di segala bidang serta regulasi,” tutupnya.{asa}