Wasekjen Demokrat Soal Jokowi Dimakzulkan Karena Perppu: Jauh Lah

Kabartangerang.com.COM- Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Bidang Hukum Didi Irawadi Syamsudin mengatakan, mustahil Presiden Jokowi bisa dimakzulkan hanya karena menerbitkan Perppu KPK.

Pernyataan Didi merespon pihak-pihak yang menyebut resiko pemakzulan Presiden Jokowi jika bersikeras menerbitkan Perppu KPK, yang saat ini hangat dibicarakan.

“Saya kira itu kejauhan. Siapapun yang bicara itu, jelas kejauhan. Kalau pemakzulan itu 3/4 anggota dewan harus hadir di forum MPR. Lalu harus disetujui 2/3 di antaranya. Saya enggak yakin lah kalau ini bisa dimakzulkan, jauh lah,” ungkap Didi dalam kesempatan acara diskusi di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (5/10).

Polemik penerbitan Perppu KPK ini menurut Didi tak perlu diperpanjang. Sebab masih banyak permasalahan lain yang menunggu untuk diselesaikan, seperti konflik di Wamena dan problem BPJS Kesehatan.

Didi menegaskan Demokrat bakal mendukung langkah Jokowi menerbitkan Perppu KPK sepanjang isinya tak melemahkan pemberantasan korupsi.

“Kita lihat dulu isinya apa? Apa yang mau diperbaiki. Kalau isinya sesuai dengan aspirasi masyarakat, para orang yang punya integritas, pakar hukum yang punya integritas maka kami setuju,” tambah dia.

Prinsip partainya selama ini, mendukung penegakan hukum pemberantasan korupsi. Dan ia memandang, UU KPK yang baru disahkan tersebut memuat pasal-pasal bermasalah. Salah satu yang secara tegas ditolak Demokrat adalah pasal mengenai Dewan Pengawas KPK.

“Ini Dewan Pengawas kalau kewenangannya melampaui komisioner, apa jadinya? Ini jadi masalah. Dewan pengawas akan diangkat oleh presiden, dari unsur pemerintah. Ini jelas bisa bias ya dan bisa kebablasan. Timbul abuse of power,” tutupnya.[asa]