Wapres JK : Indonesia Memiliki Potensi Besar Penyediaan Energi Terbarukan

Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Indonesia memiliki potensi besar dalam penyediaan bahan dasar untuk energi terbarukan, seperti panas bumi, air, panas matahari dan angin.

“Potensi kita cukup besar, geothermal cukup kira -kira bisa mencapai 40 ribu megawatt, mungkin lebih malah. Hidro kira-kira bisa 60 ribu megawatt potensinya, selama hutan kita baik,” kata Wapres JK saat memberikan pidato kunci di Mini Seminar Geopolitik Transformasi Energi di Bimasena Lounge Dharmawangsa, Jakarta, Rabu (31/07/2019).

Peralihan energi dari bahan baku fosil menjadi terbarukan sudah menjadi kebutuhan bagi negara-negara di dunia.

JK mengatakan peralihan tersebut disebabkan karena kenaikan harga bahan bakar fosil, seperti minyak, batu bara dan gas, yang terus naik, serta dampak buruknya terhadap lingkungan.

“Oleh karena itu, kebijakan tentang ‘renewable energy’ menjadi kebijakan semua negara di dunia sehingga ada suatu pembanding. Indonesia juga mempunyai program jangka panjang bahwa ‘renewable energy’ akan menjadi yang terbesar sampai tahun 2025,” jelasnya.

Pemerintah menargetkan ketersediaan energi terbarukan di Indonesia akan mencapai 25 persen pada 2025, dan untuk mewujudkannya perlu investasi besar, kata Wapres.

“Sekarang baru kira-kira 11 (persen) kita punya. Dan kita harus melipatduakan apa yang ada sekarang ini, dibutuhkan investasi yang sangat besar,” tambahnya.

Setiap energi terbarukan memang memiliki keterbatasan, seperti energi matahari hanya efektif sekitar 40 persen karena ada kendala awan mendung, kemudian panas bumi hanya efektif 20 persen.

Oleh karena itu, setiap pembangkit listrik dari energi terbarukan tidak bisa tunggal dan harus memiliki sumber terbarukan lain sebagai pendamping.

“Jadi harus ada pendampingnya, kalau geothermal bisa 90 persen, hidro bisa kira-kira 80 persen,” kata Wapres.

Oleh karena itu, Pemerintah akan terus berupaya untuk mewujdukan target 25 persen ketersediaan energi terbarukan tersebut dengan menerapkan kebijakan-kebijakan terkait.