Mahasiswa UIN Jakarta Sangsikan Komitmen Jokowi Jaga Demokrasi

Kabartangerang.com.COM- Wakil Presiden Dema UIN Jakarta, Riski Ari Wibowo meragukan komitmen Presiden Joko Widodo untuk menjaga iklim demokrasi di Indonesia. Pasalnya, demonstransi yang digelar mahasiswa, pada Senin, (30/9) di Senayan, DPR-RI kembali ricuh.

Menurut Riski, beberapa hari yang lalu Presiden Jokowi mengundang lebih dari 30 tokoh kebangsaan ke Istana Merdeka, Kamis (26/09) lalu. Presiden kata Riski menegaskan komitmennya dalam menjaga iklim demokrasi di Indonesia, termasuk menjamin kebebasan menyampaikan pendapat. Namun pada kenyataannya Senin kemarin, justru dijawab dengan kekerasan, intimidasi, dan beberapa aksi penangkapan aktivis.

“Apa yang disampaikan Presiden Jokowi dengan realita di lapangan sangat berbanding terbalik. Hari ini (kemarin) kita bisa lihat aksi unjuk rasa mahasiswa menyampaikan pendapat kembali diwarnai dengan kekerasan dan intimidasi,”ucap Riski.

Padahal kata Riski dalam protes yang diajukan mahasiswa cukup jelas. Tuntutan kita mendesak Pemerintah untuk memenuhi beberapa tuntutan. Diantaranya, Menuntut Anggota DPR untuk membatalkan RUU jalur cepat padahal tidak Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Lalu, tolak RUU KUHP ngawur yang merugikan rakyat, mendesak Presiden Jokowi membuat Perppu untuk membatalkan Undang Undang (UU) KPK, meminta pertanggung jawaban Kepolisian atas jatuhnya korban aksi. “Poin dari tuntutan Mahasiswa jelas merupakan antitesis dari ngawurnya Pemerintah menjelang masa akhir jabatannya. Beberapa RUU jelas sangat bermasalah dan merugikan rakyat Indonesia,” tegasnya.

Presiden Jokowi kata Riski, juga meminta Menristek agar mahasiswa tidak lagi melakukan unjuk rasa dengan menekan Rektor dan memberikan Sanksi kepada Dosen yang membiarkan aksi mahasiswa. Tindakan tersebut kata Riski membuat banyak keraguan publik yang musti dijawab bicara soal komitmen Presiden Joko Widodo dalam menjaga demokrasi di Indonesia. Karena itu Riski mendesak Presiden Jokowi melakukan koreksi dan evaluasi.

“Kejadian ini memaksa Presiden Jokowi harus melakukan koreksi dalam pemerintahannya selama lima tahun kebelakang,  dan melakukan evaluasi  untuk membangun dan merawat bangsa Indonesia kedepan,” imbuhny.

“Hasil dari evaluasi lima tahun pemerintahan Jokowi diharap melahirkan pemerintahan yang bersih, bermartabat, dan mampu merawat tenun demokrasi yang sudah dibangun dengan keringat dan darah,” pungkas Riski.[asa]