Nasional
Jokowi Minta Pembangunan Sektor Pertanian Tak Lagi Dilakuan dengan Cara-cara Konvensional, Rutinitas, dan Monoton

Published
6 hari agoon

Kabartangerang.com — Pembangunan pertanian harus dilaksanakan dalam skala ekonomi yang lebih luas. Ini dapat dilakukan dengan pengembangan kawasan lumbung pangan atau food estate.
Hal tersebut disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo saat meresmikan Pembukaan Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian Tahun 2021, Senin (11/01/2021), di Istana Negara, Jakarta.
“Kita harus membangun sebuah kawasan yang economic scale, enggak bisa kecil-kecil lagi. Oleh sebab itu, kenapa saya dorong food estate ini harus diselesaikan, paling tidak tahun ini yang di Sumatra Utara, yang di Kalimantan Tengah itu selesaikan,” ujar Presiden.
Ditegasnya, pembangunan pada sektor pertanian ini tidak dapat dilakuan dengan cara-cara yang konvensional, rutinitas, dan monoton, melainkan dengan menerapkan teknologi pertanian.
Pembangunan pertanian dengan skala yang lebih luas dan penerapan teknologi pertanian ini, imbuhnya, merupakan jawaban untuk meningkatkan daya saing harga produk komoditas pangan lokal.
Untuk itu, Kepala Negara mendorong agar pengembangan lumbung pangan yang sedang dilakukan di Sumatra Utara dan Kalimantan Tengah dapat diselesaikan tahun ini untuk kemudian dievaluasi dan dijadikan contoh untuk daerah lainnya.
“Kita mau evaluasi problemnya apa, masalah lapangannya apa, teknologinya yang kurang apa. Ini akan jadi contoh nanti kalau ini benar, bisa dijadikan contoh semua provinsi sudah datang kopi saja, tapi memang dalam sebuah skala yang luas, economic scale,” tuturnya.
Pengembangan kawasan lumbung pangan ini, diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk lokal sekaligus menekan impor komoditas pangan yang selama ini dilakukan.
Diungkapkan Kepala Negara, saat ini harga yang tidak kompetitif antara komoditas pangan lokal dengan komoditas impor membuat para petani berhenti menanam komoditas tersebut. Contohnya, kedelai dan bawang putih yang sebelumnya banyak ditanam oleh petani-petani dalam negeri.
“Kalau harga tidak kompetitif ya akan sulit kita bersaing. Sehingga, sekali lagi, ini harus dibangun dalam sebuah lahan yang sangat luas. Cari lahan yang cocok untuk kedelai, tapi jangan hanya 1-2 hektare, 10 hektare (tapi) 100 ribu hektare, 300 ribu hektare, 500 ribu hektare, 1 juta hektare,” ujarnya.
Dalam sambutannya, Presiden juga meminta dilakukan evaluasi terhadap kebijakan di sektor pertanian, salah satunya adalah subsidi pupuk yang dinilai belum mampu berkontribusi signifikan pada peningkatan di sektor pertanian.
“Kalau tiap tahun kita mengeluarkan subsidi pupuk sebesar itu, kemudian tidak ada lompatan di sisi produksinya, ada yang salah, ada enggak benar di situ,” ujarnya. (ind)
You may like
-
BMKG Imbau Masyarakat Waspadai Peningkatan Multi Risiko Bencana yang Semakin Meningkat di Bulan Januari Hingga Maret
-
Presiden Jokowi: Vaksinasi Adalah Game Changer Pengendalian Pandemi
-
Presiden Jokowi Minta OJK dan Pelaku Industri Jasa Keuangan Jaga Kepercayaan Pasar dan Masyarakat
-
Banjir di Kalsel, Presiden Jokowi Sudah Perintahkan Jajaran Kirim Bantuan
-
Presiden Jokowi Harapkan Kontribusi Besar KAHMI dalam Penanganan Pandemi
-
Meningkat 8,39 Persen, BPS: Nilai Ekspor Indonesia Pada Desember 2020 Capai 16,54 Miliar Dolar AS

BMKG Imbau Masyarakat Waspadai Peningkatan Multi Risiko Bencana yang Semakin Meningkat di Bulan Januari Hingga Maret

Presiden Jokowi: Vaksinasi Adalah Game Changer Pengendalian Pandemi

Presiden Jokowi Minta OJK dan Pelaku Industri Jasa Keuangan Jaga Kepercayaan Pasar dan Masyarakat

Banjir di Kalsel, Presiden Jokowi Sudah Perintahkan Jajaran Kirim Bantuan

Abuya Muhtadi: Insya Allah Komjen Sigit Mampu Jadi Kapolri

Presiden Jokowi Harapkan Kontribusi Besar KAHMI dalam Penanganan Pandemi

Meningkat 8,39 Persen, BPS: Nilai Ekspor Indonesia Pada Desember 2020 Capai 16,54 Miliar Dolar AS

Presiden Jokowi Sampaikan Belasungkawa Atas Bencana di Sulawesi Barat dan Jawa Barat

Presiden Jokowi Instruksikan Kementerian PUPR Kerja Cepat dengan dengan Cara-cara Smart Shortcut

Presiden Jokowi Apresiasi Kementerian PUPR Percepat Tender Proyek Konstruksi

Miris, Warga Korban Longsor Lebak Hidup Terkatung-katung

Penguningan Plat Belum Selesai, Si Benteng Gagal Beroperasi di 2020

HIPKA Kabupaten Tangerang Dorong Kebangkitkan Ekonomi Ummat

Polsek Padarincang Beri Sanksi Pelanggar Prokes di Tempat Wisata

Walikota Tangerang Klaim Si Benteng Beroperasi Awal 2021

Antrean Pembagian BST, Ini Kata Camat Tangerang

Pemerintah Umumkan Daftar Nama Calon Direksi dan Dewas BPJS Ketenagakerjaan

Kepala DPU Tangsel Pastikan Perbaikan Jalan Ciater Raya Masih Jadi Tanggung Jawab PT Agya Karunia Abadi

Belum Beroperasi, Puluhan Si Benteng jadi Pertanyaan
