Jokowi: Dengan Inovasi, RI Bakal Keluar dari Kutukan

Kabartangerang.com, Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan inovasi. Meski Indonesia memiliki sumber daya alam (SDA) yang melimpah.

“Berbekal inovasi, kualitas SDM, dan penguasaan teknologi kita bisa keluar dari kutukan sumber daya alam (SDA),” ujar dia dalam Pidato Kenegaraan di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Jokowi mengakui, Indonesia memang diberkahi dengan SDA yang melimpah seperti bauksit, batubara, kelapa sawit, ikan, dan masih banyak lagi. Namun Jokowi menilai kekayaan SDA saja tidak cukup.

“Tapi tidak cukup di situ,” lanjut dia.

Indonesia, lanju Jokowi, telah melakukan hilirisasi industri dan akan membuat Indonesia bisa melompat lagi.

“Kita bangun industri pengolahan bauksit sehingga impor alumina tidak perlu dilakukan. Kita bangun hilirisasi industri batubara menjadi (Dimethyl Ether)11DME sehingga kita bisa mengurangi impor jutaan ton LPG setiap tahunnya. Kita bangun hilirisasi industri nikel menjadi ferro nikel sehingga nilai tambah nikel kita akan meningkat 4 kali lipat,” tandas dia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan wacana pemindahan ibu kota Indonesia ke luar Jawa.

Dalam pidato kenegaraan yang dibacakan di Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jumat (16/08/2019), Jokowi meminta izin untuk memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan.

“Dengan memohon ridlo Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan,” jelasnya di Jakarta, Jumat (16/08/2019).

Jokowi menambahkan, ibu kota bukan hanya sebagai simbol identitas bangsa, namun juga sebagai representasi kemajuan bangsa.

Hal ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi, agar pembangunan Indonesia tidak Jawa sentris, namun Indonesia sentris.

“Ini demi visi Indonesia Maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya,” tutupnya.

Sementara, pemindahan tersebut rencananya dimulai pada 2021 mendatang. Jokowi menegaskan, tidak mengambil keputusan soal Ibu Kota baru ini dengan buru-buru. Pemerintah pun telah melakukan kajian-kajian. Mulai dari sektor ekonomi, demografis hingga masalah sosial politik.