Pesan Jokowi untuk Menkopolhukam: Jangan Ada Gejolak Terkait Tarif Baru BPJS

Kabartangerang.com.COM – Dalam Rapat terbatas untuk bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, pada Kamis, (31/10/2019), Jokowi menyampaikan banya hal menarik. Terutama untuk mewaspadai adanya gejolak di masyarakat meski dipicu hal kecil.

“Yang pertama, saya ingin menyampaikan mengenai politik dan keamanan terlebih dahulu. Kita harus waspada terhadap politik dunia yang sekarang ini ada kecenderungan, untuk mudah sekali bergejolak,” kata Jokowi dalam rapat tersebut.

Jokowi pun mencontohkan adanya gejolak di Chili, yang dipicu oleh isu kecil mengenai kenaikan tarif transportasi yang besarnya hanya empat persen. Kemudian menimbulkan gejolak yang berkepanjangan dan diikuti dengan perombakan besar-besaran di kabinet.

“Tetapi itu pun (perombakan) juga tidak meredam gelombang demonstrasi besar-besaran yang berujung pada anarkisme. Saya kira pengalaman seperti ini harus bisa kita baca dan kita jadikan pengalaman,” imbuhnya.

Begitu pun saat ini, kata Jokowi, terkait dengan urusan kenaikan tarif BPJS Kesehatan. Kita juga harus selalu waspada sejak awal. “Jangan sampai misalnya ini urusan yang berkaitan kenaikan tarif BPJS Kesehatan, kalau cara kita menerangkan tidak clear, tidak jelas, masyarakat menjadi ragu,” sebutnya.

Padahal kenaikan BPJS ini, kata Jokowi, sama sekali tidak ada keinginan dari pemerintah memberatkan masyarakat. “Padahal, supaya kita semuanya tahu, tahun 2019 kita telah menggratiskan 96 juta rakyat kita yang pergi ke rumah sakit, ke rumah sakit yang ada di daerah. 96 juta kita gratiskan lewat PBI (Penerima Bantuan Iuran),” jelasnya.

“Jadi anggaran total yang kita subsidikan ke sana Rp41 triliun. Rakyat harus ngerti ini. Dan tahun 2020 subsidi yang kita berikan kepada BPJS sudah Rp48,8 triliun. Ini angka yang besar sekali. Jangan sampai kesannya kita… Ini kita sudah subsidi di APBN itu gede, dari APBN itu gede banget tetapi kalau cara kita menerangkan tidak pas, hati-hati ini bisa dipikir kita ini memberikan beban yang berat kepada masyarakat miskin. Padahal, sekali lagi, yang digratiskan itu sudah 96 juta jiwa lewat tadi subsidi yang kita berikan,” tuntasnya.[asa]