Mahfud MD Dari Cawapres Yang Tertukar Hingga Dipilih Jadi Mekopolhukam

Kabartangerang.com.COM- Wakil Presiden yang tertukar, begitulah sebutan untuk mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD saat pemilihan Calon Wakil Presiden (Cawapres) untuk mendampingi Joko Widodo pada bursa pemilihan presiden dan wakil Presiden 2019 lalu. Mahfud diketahui sudah bersiap menunggu panggilan untuk datang ke Istana Presiden pertengahan Agustus lalu.

Namun, keputusan itu tiba-tiba berubah pada sore hari, di menit-menit terakhir sebelum Jokowi mengumumkan cawapres-nya di Restoran Plataran Menteng, Jakarta, pada Kamis malam, 9 Agustus 2018. Bukan nama Mahfud MD yang disebut, melainkan nama KH Ma’ruf Amin yang dipilih oleh Jokowi. Kecewa, mungkin sempat kecewa lantaran sudah bersiap. Tapi itulah politik hitungan menit bisa berubah sesuai dengan sang penentu kebijakan dan lobi-lobi politik tingkat tinggi.

Setelah itu, Mahfud dikenal sebagai orang yang lantang mengkritik pemerintahan Jokowi-JK diakhir masa periode 2014-2019. Salah satunya soal Revisi Undang-undang (RUU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada saat itu, Mahfud menyebut pemerintah dan DPR terlalu terburu-buru untuk mensahkan RUU KPK menjadi UU KPK. Kata dia, dalam merevisi produk UU sebaiknya kalangan legisatif dan pemerintah mengkomunikasikannya dengan masyarakat. Apa yang akan direvisi supaya masyarakat juga terlibat dalam memberikan masukan ke DPR.

“Di dalam proses legislasi kita (di) era reformasi ini peran masyarakat itu sangat penting. Kalau dulu zaman orde baru kan dominasi pemerintah, begitu (rencana revisi UU) diumumkan hanya basa-basi (kepada) rakyatnya,” ungkapnya.

“Sekarang kan rakyat harus didengar juga, apa maunya. Untuk itu biar diumumkan dulu. Kalau saya sih (menganggap pembahasan revisi UU KPK) terburu-buru. Ini kurang tiga minggu lagi sudah bubar DPR yang lama,” sambungnya, Kamis (5/9/2019)

Bahkan saat gelombang aksi unjuk rasa dari mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat turun ke jalan besar-besaran. Mahfud MD orang paling terdepan dari sejumlah tokoh yang dipanggil ke Istana Presiden untuk meminta Jokowi segera terbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).

Kata dia, aksi unjuk rasa menolak UU KPK yang dilakukan oleh mahasiswa di berbagai daerah, sudah memunculkan kegentingan yang memaksa Presiden untuk segera terbitkan Perppu untuk membatalkan UU KPK hasil revisi.

“Kan memang sudah agak genting sekarang,” kata Mahfud usai bertemu Presiden Jokowi bersama sejumlah tokoh, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (26/9/2019).

Namun belakangan, menjelang pelantikan Kabinet Jokowi-Ma’ruf, suara lantang Mahfud semakin lemah. Bahkan Mahfud sempat menyarankan agar Mahasiswa menggelar demo yang bermutu dengan tuntutan yang berbeda. Pada saat itu, kata dia, pemerintah sudah mengabulkan hampir semua tuntutan Mahasiswa. Meski sudah dikabukan, gerakan demo Mahasiswa masih saja terus bergulir dengan tuntutan yang sama.

Tapi, omongan Mahfud MD langsung dibantah oleh Aktivis Trisakti Usman Hamid. Menurut Usman, tiga tuntutan Mahasiswa belum sama sekali dipenuhi oleh pemerintah.

“tiga tuntutan pertama saja belum dipenuhi sama sekali, argumen yang sudah dipenuhi itu hanya soal KUHP, tiga isu pertama yang disampaikan mahasisawa, satu KPK, dua Papua dan tiga kebakaran hutan dan lahan, ketiganya tidak ada hubungannya dengan kometar tadi,” kata Usman Hamid, Jumat (04/10/2019)

Kini, suara lantang Mahfud untuk meminta diterbitkannya Perppu KPK guna mencabut UU KPK dibungkam secara struktur dan masif oleh Presiden Jokowi. Oleh Jokowi, Mahfud  ditunjuk sebagai Menteri koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam). Pengumuman ini disampaikan oleh Presiden Jokowi di lingkungan Istana Presiden, Jakarta, pada Rabu pagi tadi.

“Beliau akan menjadi Mekopolhukam, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan korupsi, kepastian hukum, deradikalisasi dan anti terorisme, berada di wilayah Prof Mahfud MD,”ujar Jokowi.

Gelagat Mantan Ketua MK yang juga menjabat sebagai Anggota Dewan Pengarahan Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP), Mahfud  sudah terlihat sejak Senin (21/10) kemarin, saat Presiden menjadwalkan memanggil para calon menteri datang ke Istana Presiden untuk dilakukan sesi wawancara dan perkenalan calon menteri.

Saat itu, Mahfud datang menggunakan pakaian ciri khas calon menteri. Yakni, kemeja berwarna putih dan celana wana hitam. Usai melakukan pertemuan itu, dengan wajah yang sumringah Mahfud mengatakan bahwa Presiden Jokowi menawari dirinya menjadi salah seorang Menteri di Kabinet Kerja Jilid II.

“Saya kira, ya terkejut juga tadi presiden tahu betul latar belakang saya dari waktu ke waktu. Beliau tahu yang cocok untuk saya apa. Sehingga saya tidak perlu bertanya, beliau tahu saya tempatnya dimana,” ujar Mahfud, Senin (20/10/2019).

Mahfud MD lahir di Sampang, Madura 13 Mei 1957 dari pasangan Mahmodin dan Suti Khadijah. Lulus dari Sekolah Dasar, Mahfud menempuh pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN), di Pamekasan, Madura, dan dilanjutkan ke Pendidikan Hakim Islam Negeri ( PHIN) selama tiga tahun di Yogyakarta.

Nama Mahfud MD mulai terdengar saat dia dipilih menjadi Menteri Pertahanan pada pemerintahan era pemerintahan Presiden Abdulrahman Wahid pada periode 2000-2001. Mahfud juga merangkap Menteri Kehakiman dan HAM di masa jabatan Presiden ke-4 itu.

Mahfud juga pernah terjun ke lembaga legislatif lewat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada pemilu 2004, Mahfud terpilih sebagai anggota legislatif dari PKB untuk periode 2004-2009.

Setelah masa jabatan di DPR berakhir, Mahfud mendaftar seleksi ujian kelayakan calon hakim konstitusi dan terpilih sebagai Ketua Mahkamah Kosntitusi (MK) untuk periode 2008-2013.

Lepas dari ketua MK, Mahfud dikenal sebagai salah satu pakar hukum tata negara dan aktif bekerja sebagai Anggota Dewan Pengarah Badan pembinaan Ideoogi Pancasila (BPIP). [pit]