Batasi Kebebasan Berekspresi, Pemblokiran Layanan Data di Papua Tidak efektif

Kabartangerang.com – Kebijakan pembatasan akses internet di Papua dan Papua Barat pasca aksi massa dan kerusuhan oleh Kementrian Informasi dan Komunikasi (Kominfo) menuai banyak kritikan.

Salah satunya datang dari Akademisi dan Pengiat HAM Achmad Fanani Rosyidi. Ia mengatakan menyebut penyelesaian masalah Papua oleh pemerintah berorientasi jangka pendek tidak efektif, karena jauh  akar persoalan Papua.

“Pada era presiden Jokowi sudah beberapa kali melakukan pembatasan internet, padahal sejak reformasi media sosial menjadi medium arus informasi diluar media mainstream yang tidak terlalu banyak menyorot isu Papua,” jelasnya saat dihubungi Kabartangerang.com, Jumat (23/8)

Penulis buku ‘Ambiguitas Politik HAM Papua’ tersebut menambahkan sebelumnya Kominfo sudah memblokir puluhan situs tentang Papua yang menurut pemerintah berkaitan dengan separatisme jauh sebelum kasus sekarang.

“Catatan saya ada sekitar 14 situs yang diblokir kominfo terkait isu-isu Papua karena dianggap berkaitan dengan separatisme, pendekatan tersebut berbahaya bagi kebebasan berekspresi, jika kebijakannya membatasi akses informasi,” lanjutnya.

Ia menambahkan pendekatan penyelesaian persoalan Papua seharusnya  dengan kebijakan jangka panjang dan tidak membatasi kebebasan berkespresi, sebagaimana komitmen presiden Jokowi membuka kran demokrasi seluas-luasnya di Papua.

“Sampai saat ini akses jurnalis di Papua masih dibatasi, terutama jurnalis asing. sukar untuk memahami persoalan Papua tanpa informasi dari akar rumput, jika pendekatan jangka pendek terus dilakukan, akan sangat berbahaya untuk demokrasi dan HAM ke depan,” tutupnya.[ab]