Lawan Hoaks, Menkominfo: Jangan Biarkan Jempol Lebih Cepat dari Pikiran

Kabartangerang.com – Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara mengajak masyarakat untuk bersama-sama melawan hoaks atau berita bohong. Oleh karena itu, ia meminta agar setiap orang selalu berpikir dulu sebelum menyebarkan informasi. 

“Jangan biarkan jempol lebih cepat daripada pikiran, mari bersama-sama lawan hoaks. Dan jangan mudah meneruskan informasi yang diperkirakan tidak benar,” tegasnya saat menyampaikan Orasi Kebangsaaan di halaman Balairung Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Rabu (14/8/2019).

Menteri Rudiantara menyatakan perkembangan dunia digital bagaikan pedang bermata dua. Di satu sisi perkembangan dunia digital membawa dampak positif bagi masyarakat antara lain menurunkan tingkat kemiskinan, kesenjangan serta gini rasio. 

“Sebab, ekonomi digital selalu berbasis shraing ekonomi, menumbuhkan enterpreneur baru dan lainnya. Banyak bermunculan startup yang lebih mendekati koperasi dengan sifat gotog royong di dalamnya. Gotong-royong ini merupakan core dari Pancasila,” paparnya dalam orasi bertajuk Berita Bohong (Hoaks) Merusak Kesatuan Bangsa.

Meskipun demikian, Menteri Kominfo mengakui perkembangan dunia digital juga memiliki sisi negatif terutama berkaita dengan berita bohong atau hoaks. Bahkan, berita yang bersifat mengadu domba.

“Sebenarnya hoaks bukan karena memasuki era digital, ini sudah ada sejak zaman dulu. Namun, bukan berarti kita harus menerima hoaks,” tuturnya.

Menteri Rudiantara mengatakan pemerintah mengambil sejumlah upaya untuk membatasi penyebaran hoaks. Beberapa diantaranya dengan mengambil langkah membatasi akses, menutup fitur-fitur tertentu di dunia digital.

“Jadi, kita batasi. Yang dibatasi itu video dan gambar karena orang cenderung mudah tersulut emosi jika menerima gambar. Berbeda kalau teks, masyarakat akan membaca dan ada kesempatan untuk mencerna info yang diterima,” jelasnya.

Dia menyebutkan saat ini ada sekitar 14 negara yang juga memiliki kebijakan melakukan penutupan akses informasi saat terjadi penyebaran berita hoaks. Sementara Indonesia memberlakukan pembatasan akses untuk kepentingan stabilitas negara.

Menurut Rudiantara, Inggris dan Kanada memuji langkah Pemerintah Indonesia membatasi akses internet demi keamanan nasional menjelang pengumuman hasil pemilihan presiden 22-23 Mei lalu. “Di forum ‘Freedom of Media’ beberapa waktu lalu, Inggris dan Kanada memuji dan ingin meniru kebijakan pembatasan internet Mei lalu,” ujarnya .

Menurut Menteri Kominfo hoaks membawa dampak negatif yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Karenanya saat ini pemerintah melakukan upaya secara berjenjang dengan meningkatkan literasi masyarakat sehingga mempunyai ketahanan terhadap infromasi yang diterima. Meskipun cara ini memerlukan waktu yang panjang dan biaya besar.

“Kita punya gerakan siber kreasi ada 100 organisasi yang setiap hari melakukan literasi,” ungkapnya.

Disamping itu, juga melakukan pengawasan isu di dunia maya dan penegakan hukum. Bahkan, penting untuk memasukan pelajaran literasi di dunia pendidikan. Seperti halnya yang dilakukan di Skandinavia, masyarakatnya memiliki ketahanan terhadap hoaks karena sejak dini telah diajarkan bagaimana mencerna informasi.

Sementara Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, dalam kesempatan itu turut mengajak masyarakat Indonesia untuk merajut kembali persatuan Indonesia yang dijiwai semangat peduli dan berbagi. Bergotong-royong tanpa membedakan suku, agama, serta golongan.

“Dengan kerja sama harapannya mampu mencapai prestasi bangsa Indonesia maju dan gemilang,” katanya.

Untuk merajut kembali persatuan Indonesia, Sultan menyebutkan pentingnya untuk mengaktualisasila Pancasila. Pancasila tidak hanya dilambungkan dalam gagasan semata, tetapi dibawa ke dunia nyata untuk merekatkan berbagai perbedaan. “Pancasila jangan hanya dijadikan mitos, tetapi ideologi praktis untuk merajut persatuan bangsa di tengah tarikan globalisasi,” ucapnya. (IND)