Tulis Surat Terbuka, 200 Ekonom Ini Dukung Jokowi Terbitkan Perppu KPK

Kabartangerang.com – Sebanyak 200 ekonom ini sepakat mengirimkan surat terbuka rekomendasi ekonom terkait dampak pelemahan penindakan dan pencegahan korupsi terhadap perekonomian, kepada Presiden Joko Widodo.

Surat terbuka ini pertama kali disampaikan ekonom senior Faisal Basri, di lamanya faisalbasri.com, Kamis (17/10) malam. Hingga pukul 24.00 wib, surat terbuka sudah ditandatangani 200 ekonom berbagai perguruan tinggi tanah air. Intinya, para ekonom ini meminta diterbitkanya Perppu KPK. Pasalnya, UU KPK hasil revisi saat ini menurut para ekonom ini jauh lebih buruk dibanding UU KPK tahun 2002 silam.

Diakhir surat itu disebutkan, pelemahan fungsi penindakan KPK akibat RUU KPK akan menghambat kinerja program-program pencegahan KPK. Dampak pelemahan KPK ternyata tidak banyak membebani KPK, namun justru membebani DPR, pemerintah dan masyarakat.

Didasarkan pada hasil telaah literature yang dilakukan mereka, para ekonom yang menandatangani surat itu mendukung Presiden melanjutkan komitmen meneruskan amanah reformasi untuk mencapai tujuan kemerdekaan bangsa Indonesia seperti tertuang pada Pembukaan UUD 1945 alinea 4.

“Didasarkan hasil kajian, kami merekomendasikan Presiden untuk memimpin reformasi di berbagai sektor, mengingat sejarah menunjukkan keberhasilan reformasi di berbagai negara. Memohon kepada bapak Presiden untuk mengeluarkan Perppu untuk membatalkan RUU KPK atau semakin memperkuat KPK,” jelas isi surat ini seperti dikutip Kabartangerang.com.

“Surat terbuka kepada Presiden ini dipelopori oleh sahabat-sahabat kampus yang dimotori oleh Rimawan Pradiptyo (FEB UGM), Teguh Dartanto (FEB UI), Sonny Priarsono (FEM IPB), dan Arief Anshory Yusuf (FEB UNPAD),” jelas Faisal Basri.[asa]