Penanganan Stunting di Tangsel, Pemkot Terapkan 8 Aksi

Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) melakukan 8 aksi penanganan stunting. Hal tersebut disampaikan dalam rembuk stunting yang dilaksanakan di Pusat Pemerintahan Kota Tangsel, Selasa (25/05).

Walikota Tangsel Benyamin Davnie menjelaskan rembuk ini akan menyampaikan tugas apa saja yang harus dilakukan oleh stakeholder dalam proses penanganan stunting di Tangsel. Mulai dari pengertian selama aksi yang disiapkan, serta siapa saja yang dapat berpartisipasi.

”Ini dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan dan memastikan kesejahteraan masyarakat melalui program ini,” ujar Benyamin Davnie.

Sementara itu, Wakil Walikota Tangsel Pilar Saga Ichsan yang juga turut hadir dalam acara tersebut menjelaskan bahwa stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek dari standar usianya.

Pria berlatarbelakang arsitek ini menambahkan untuk mencegah hal itu terjadi maka dibentuklah beberapa aksi yang harus bisa saling berintegritas serta membantu pelaksanaan kegiatan ini. Nantinya pemerintah akan membentuk kebijakan dalam proses perencanaan yang sampai dengan pelaksanaannya.

“Sehingga impact yang diharapkan tercapai bersama-sama dengan stakeholder dalam pencegahan stunting di kalangan masyarakat,” kata Pilar.

Sebelumnya telah dilaksanakan serangkaian aksi dalam proses pencegahan stunting terintegrasi. Saat ini kasus stunting di kota Tangsel sudah mencapai 19,8%.

“Dari angka tersebut kita berada di bawah kota Tangerang. “Target kita bersama-sama adalah paling rendah pertama di kota Provinsi Banten,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Tenaga Ahli Ditjen Bangda Kementerian Dalam Negeri Imam Al Muttaqin menjelaskan delapan aksi penanganan stunting harus menjadi salah satu prioritas penanganan nasional mulai tingkat desa sampai dengan pemerintah pusat.

“Yang sama-sama melakukan upaya pencegahan stunting,” kata dia yang menambahkan bahwa program ini ditargetkan dalam lima tahun kedepan. Target angka stunting tahun 2024 harus berada dibawah 14% sedangkan kondisi di tahun 2019 sudah menyentuh angka 28% , sehingga harus menurunkan sekitar 14 persen, dimana upaya yang harus dilakukan setiap tahunnya menurunkan 3 persen, sehingga target di 2024 terealisasi.

Dengan adanya program ini, pemerintah berharap bahwa apa yang direncanakan bisa dilaksanakan di setiap daerah, untuk di kota Tangsel ini dalam memonitoring aplikasi yang sudah disiapkan oleh Kemendagri.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Eki Herdiana juga menjelaskan penanganan stunting adalah pelaksanaan dari Keputusan Bappenas Nomor: kep.42/ppn/hk/04-2020/l tentang Penetapan Lokasi Perluasan Penanganan Stunting Tingkat Kabupaten dan Kota. Dimana Tangsel sebagai gugus prioritas pencegahan dan penurunan stunting.

Eki menambahkan bahwa penanganan stunting ini adalah investasi jangka panjang. Dimana dalam penanganannya membutuhkan peran dari berbagai lintas sektoral.

“Yang harus menjaga komitmen dalam menjalankan perannya,” kata Eki.

Adapun delapan aksinya adalah :
1. Analisis situasi yaitu melakukan identifikasi sebaran stunting, ketersediaan program dan kendala. Aksi pertama ini sudah dilaksanakan dan ditetapkan di 10 kelurahan. 10 kelurahan tersebut adalah Babakan, Keranggan, Lengkong Karya, Pondok Jagung, Pondok Jagung Timur, Lengkong Wetan, Jombang, Rengas, Jurang Mangu, dan Benda Baru.
2. Penyusunan rencana kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi dan intervensi yang menghasilkan rancangan yang terintegrasi.
3. Rembuk stunting untuk memberikan komitmen dalam pelaksanaan aksi ini.
4. Penyusunan program peran kelurahan, memberikan kepastian kelurahan menjalankan peran dalam kegiatan ini.
5. Pembinaan kader pembangunan, berfungsinya kader dalam membantu kelurahan.
6. Menyusun manajemen data, meningkatkan sistem pengelolaan data.
7. Melakukan pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak balita dan publikasi angka stunting kabupaten/kota.
8. Melakukan review kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan stunting selama satu tahun terakhir.

(red/fid)