Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang berkomitmen terus menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan demi mewujudkan pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Tangerang yang berdaya saing. Salah satunya, dilakukan melalui terobosan dalam program unggulan RPJMD Kabupaten Tangerang yaitu Tangerang MANTAP (Mandiri Tahan Pangan).
“Semua terobosan rencana kegiatan di tahun depan diarahkan pada tujuan utama yaitu meningkatkan produktivitas pangan dan peningkatan kesejahteraan petani, tentunya ini tidak terlepas dari program unggulan RPJMD Kabupaten Tangerang yaitu Tangerang MANTAP,” ujar Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Asep Jatnika saat dikonfirmasi.
Adapun rencana kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 yakni, Pertanian Terpadu (Integrated Farming) dan Smart Farming yang merupakan upaya penyediaan pangan melalui pengembangan budidaya pertanian, peternakan, serta perikanan pada satu lokasi.
“Pertanian terpadu di tahun 2023 akan dilaksanakan di 4 lokasi UPTD lingkup DPKP serta 8 BPP. Adapun rencana ke depan program ini akan diusulkan dalam RPJMD 2024-2029 dengan target di 29 kecamatan dan 274 desa/kelurahan,” ungkapnya.
Ia menyebutkan, pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan telah dilakukan sejak tahun 2015-2022 di 153 lokasi Kelompok Wanita Tani (KWT) yang selanjutnya akan dikembangkan di 274 desa/kelurahan.
Selain pemanfaatan pekarangan lahan lestari maka program diversifakasi pangan tentunya menjadi perhatian DPKP yaitu dengan didaftarkannya produk produk pertanian dan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yaitu dengan melakukan inovasi terkait produksi pangan berserta turunannya seperti produksi jagung tidak hanya menjual jagung tapi hsrus ada inovasi terhadap ptoduksi turunannya menjadi tepung atau singkong dengan produksi turunannya dll sehingga memiliki nilai tinggi yang memberi dampak terhadap peningkatan ekonomi masyaraka setempat.
“Dalam upaya pengedalian inflasi kami akan melaksanakan “Gerakan Tanam Pangan Cepat Panen” dengan memberikan bantuan bibit cabai rawit dan cabai merah kepada 100 KWT, dimana jika rata-rata 1 KWT memiliki 30 KK maka akan terdapat 3.000 KK penerima bantuan dan kegiatan ini akan dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya,” jelasnya.
Kemudian, peningkatan ekonomi petani hortikultura diperoleh melalui penambahan nilai jual (adding value) komoditi yang di hasilkan melalui perbaikan budidaya dan pasca panen yang dilakukan di kawasan puskagro.
“Pengembangan puskagro akan disinergikan dengan integrated Farming serta pembangunan Rice Mill sehingga lokasi tersebut tidak hanya sebagai pusat bisnis tetapi juga berfungsi sebagai lokasi edu dan agriwisata,” kata asep.
Seiring dengan perubahan kebijakan tata kelola pupuk bersubsidi, DPKP juga akan menerapkan inovasi dan teknologi tepat guna dalam pemanfaatan pupuk organik dikembangkan melaui pemanfataan pupuk kandang, pupuk organik cair (POCI) serta hasil olahan dari instalasi pengolah limbah domestik (IPLD) Dinas LHK.
Selain itu, untuk meningkatkan kesejahteraan petani maka kegiatan budidaya padi dan ikan dalam satu lokasi mina padi di tahun 2023 akan lebih di maksimalkan juga, karena agar para petani dapat mengoptimalkan keberadaan lahan pertanianya sehingga pendapatan yang di peroleh akan berasal dari 2 komoditi.
“Kami juga akan menggerakan kembali 76 LPM yang saat ini sudah terbentuk, LPM tahun ini yang aktif hanya berjumlah 38 LPM sebagai salah satu langkah dalam mengantisipasi ketersedian pangan cadangan di masyarakat ketika terjadi bencana atau gagal panen sehingga masyarakat tidak kesulitan lagi ,” ujarnya.
Dia juga menambahkan, bahwa potensi usaha peternakan rakyat sebagai penyedia kebutuhan pangan hewani, menjadi salah satu pendukung ketahanan pangan yang perlu dilakukan pembinaan agar tetap berlanjut.
” Oleh karenanya, kami akan inventarisi dan identifikasi serta pendataan para peternak baik yang berskala komersiar maupun rakyat, sejalan dengan kebijakan pemerintah tentang OSS Risk Based Approach (OSS-RBA),” jelas dia.
Untuk menacapai tujuan tersebut, khususnya peningkatan produksi pangan dan peningkatan kesejateraan petani, maka yang paling penting dan menjadi prioritas adalah ketersedian air bagi para petani dengan mengatur tata air pertanian. Untuk tahun 2023, pihaknya akan melakukan pendataan ulang sumber air yang ada di daerah.
Tidak hanya sebatas pada sungai yang ada, tetapi pada sumber air bekas galian dan sumber air lainya yang bisa dimanfaatkan untuk ketersediaan air pertanian. Secara teknis, tidak hanya revitalisasi irigasi permukaan akan tetapi akan ditingkatkan dengan membangun rumah pompa dan irigasi perpipaan sehingga para petani tidak kesulitan lagi untuk mengairi sawahnya. Tentunya program irigasi ini dapat berasil dengan melibatkan Pusat, Ptovinsi serta OPD terkait.
Selain itu, DPKP juga akan terus melaksanakan Vaksinasi dan pengobatan serta komunikasi informasi dan edukasi (KIE) kepada pemilik ternak maupun masyarakat yang akan menjadi program berkelanjutan sampai PMK di Kabupaten Tangerang hilang/zero case.
“Kami juga berencana membangun labotarium kesmavet pada tahun 2024 serta penyediaan sarana dan sumber daya manusianya, yang selanjutnya secara bertahap dapat difungsikan menjadi Laboratorium uji kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) Pemerintah Kabupaten Tangerang,” tutupnya