Memanas, Walikota Tangerang: Menkumham Harus Cari Informasi Lebih Dalam

Kabartangerang.com-Walikota Tangerang Arief R. Wismansyah menanggapi pernyataan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly yang menyatakan bahwa Walikota Tangerang cari gara-gara karena mewacanakan lahan Kemenkumham yang menjadi lokasi Politeknik BPSDM Hukum dan HAM sebagai lahan pertanian.

Meski menyayangkan pernyataan tersebut, orang nomor satu di Kota Tangerang tersebut menganggap hal itu tidak lebih dari miss persepsi dari Kemenkumham.

“Saya juga sangat kaget dan prihatin atas apa yang disampaikan oleh Pak Menteri,” ucap Walikota.

“Rasanya Pak Menteri harus mencari informasi lebih jauh lagi,” ungkap Arief.

“Justru Pemerintah Kota Tangerang memperjuangkan agar di Kota Tangerang sudah tidak ada plotingan untuk lahan pertanian termasuk lahan Kemenkumham sebagaimana draft Raperda RTRW yang kita usulkan,” paparnya.

“Yang menetapkan lahan itu menjadi lahan pertanian justru dari Kementerian Pertanian,” sambungnya.

Oleh karena itu, Arief menyatakan dirinya belum bisa mengabulkan apa yang diinginkan Kemenkumham terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB) karena masih terkendala landasan-landasan hukum yang belum selesai.

“Jadi mudah-mudahan dengan surat yang saya layangkan, nota keberatan saya, beliau bisa jauh lebih paham seperti apa kondisi ruwetnya urusan administrasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Saya bicara sebagai seorang Walikota yang terus berupaya hanya memikirkan yang terbaik untuk Kota Tangerang,” tutup Arief.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly meresmikan perguruan tinggi Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim) di kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang yang dibangun diatas lahan 22 hektar.

Dalam pidato yang disampaikan oleh Menkumham, dirinya meminta agar Sekjen Kemenkumham dan Kepala BPSDM untuk mengurus soal perizinan dalam tahap pembangunan. Pasalnya, Walikota Tangerang nampaknya kurang ramah dengan Kemenkumham.

“Pak Kapolres ini mau buat tata ruang menjadi persawahan aneh banget kalo mau di buat daerah persawahan, ini sama saja cari gara-gara. Nanti kita bicarakan dengan Menteri ATR, profesional saja, nanti kita bisa duduk bersama,” kata Kemenkumham.(ydh)

Source