Aktivis di Banten Minta KPK Tuntaskan Penyelidikan Dugaan Korupsi Formula E dan Bansos Covid-19

Sejumlah pemuda yang yang mengatasnamakan Aktivis Antikorupsi Banten untuk Indonesia Bersih mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntaskan berbagai dugaan kasus korupsi seperti Penyelenggaraan Formula E Jakarta dan dugaan korupsi bantuan sosial di DKI Jakarta agar tidak menjadi isu liar.

Pernyataan dan desakan terhadap lembaga antirasuah itu mereka sampaikan melalui aksi pembentangan spanduk sepanjang enam meter yang bertulisakan “TUNTASKAN PENYELIDIKAN KASUS KORUPSI FORMULA E JAKARTA, BONGKAR DUGAAN KORUPSI BANSOS UNTUK MASYARAKAT” di Pandeglang, Banten pada Jum’at sore (20/1/2023).

Ahmad Fahru selaku koordinator aksi dengan tegas mendesak KPK agar tidak gentar dalam memberantas dan menuntaskan dugaan korupsi baik yang terjadi di daerah atau di pusat. Terlebih, dugaan korupsi yang terjadi di lingkup pemprov DKI terjadi pda era Anies Baswedan yang kini digadang sebagai Calon Presiden.

“KPK harus tegas, ini perkara hukum yang harus dituntaskan, agar masyarakat tidak merasa ragu dan bertanya tanya terkait informasi adanya dugaan korupsi di DKI yang kala itu AB sebagai gubernurnya. Buktikan, kalau kerja KPK tidak terkait dengan urusan politik,” tegas Fahru.

Fahru berharap, lembaga yang selama ini diandalkan dalam memberantas korupsi di tanah air itu tidak membuat masyarakat kecewa dengan lambannya dalam menuntaskan dugaan korupsi di DKI.

“KPK jangan takut, jangan gamang untuk mengungkap skandal dugaan korupsi yang melibatkan orang-orang tertentu, Kita dari aktivis anti korupsi Banten akan terus setia mengawal kasus-kasus korupsi di Indonesia terkhusus kasus Formula E Dan Bansos DKI Jakarta, sampai oknum-oknum yang bermain dengan uang negara tersebut ditangkap oleh KPK,” tegasnya.

Fahru juga mengajak masyarakat untuk mendukung kerja-kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK sekaligus mengingatkan kepada pihak-pihak tertentu khususnya yang terkait dengan perkara yang tengah disidik oleh KPK untuk tidak membangun opini menyesatkan menghambat pemberantasan korupsi.

“Ini ada adalah momentum mewujudkan Indonesia bersih, jangan sampai kita kecolongan berjamaah orang yang ternyata pimpin Jakarta saja tidak beres dan tidak bersih menjadi calon pemimpin di negeri ini,” pungkasnya. (red)