Banyak Polisi Duduki Jabatan Publik, Pengamat Politik: Semua Orang Berhak Tak Terkecuali Polisi

Kabartangerang.com.COM – Pengamat Komunikasi Politik Emrus Sihombing tak mempersoalkan terkait banyaknya perwira tinggi polri menduduki jabatan publik. Menurutnya, semua orang memiliki hak konstitusional.

“Setiap warga negara berhak menduduki jabatan publik, termasuk dari polisi, sepanjang sesuai dengan UU yang berlaku, memiliki kapabilitas, profesionalitas dan terutama berintegritas kukuh,” kata Emrus melalui pesan tertulis kepada indopolitika, Selasa (5/11).

Emrus mengatakan jika hanya melihat aspek jumlah dari suatu latar belakang organisasi tertentu untuk duduk menjadi pejabat publik, sangat tidak penting untuk diperbincangkan di ruang publik.

“Sama sekali belum begitu bermanfaat mewujudkan Indonesia maju,” tegas emrus.

Menurutnya, justru yang sangat penting untuk diperbincangkan adalah dari aspek kapabilitas,  profesionalitas, integritas dan aseptabilitas setiap calon dan yang sudah menjadi pejabat publik dari manapun latarbelakangnya.

“Tak terkecuali dari polisi, Ini jauh lebih produktif,” jelasnya.

Diakui Emrus, sejauh ini jumlah pejabat publik masih sangat didominasi dari masyarakat sipil, kemudian disusul dari instansi dengan budaya kerja komando. Sedangkan urutan terakhir menduduki jabatan publik, justru dari polisi.

“Karena itu, sepanjang sesuai Undang-undang, dari manapun latarbelakang, setiap warga negara berhak menduduki jabatan publik, termasuk dari polisi. Ini hak konstitusional setiap warga negara,” bebernya.

Petinggi Polri lain yang pernah menduduki jabatan tinggi pemerintahan antara lain Wakapolri Komjen Pol. Syafruddin sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) menggantikan Asman Abnur pada Agustus 2018.