Duta Besar RI Untuk Amerika Mahendra Siregar Ditunjuk Jadi Wamen Kemenlu

Kabartangerang.com.COM- Presiden Jokowi menunjuk Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, Mahendra Siregar, menjadi wakil menteri di kementerian luar negeri. Mahendra mengaku diminta mengawal beberapa hal terkait dengan perdagangan luar negeri, termasuk perdagangan kelapa sawit.

“Sebagai wakil menteri luar negeri,” ujar Mahendra menjawab pertanyaan para wartawan usai bertemu dengan Jokowi di Istana Negara pada Jumat (26/10).

Mahendara mengaku dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi, Jokowi menekankan beberapa hal. Terutama soal peningkatan investasi perdagangan luar negeri yang menyangkut industri kelapa sawit.

“Menjaga dan mengamankan keberlanjutan industri sawit Indonesia. Sawit penting dikawal dengan baik. Taruhannya besar, apalagi kita melakukan proses turunan,” ucapnya.

Mahendra menjelaskan industri kelapa sawit ini tengah menjadi perhatian serius, terutama setelah Delegated Act Red II, Uni Eropa mengklasifikasikan minyak kelapa sawit sebagai komuditas yang tidak berkelanjutan dan beresiko tinggi.

Hal itu berdampak pada konsumsi CPO untuk bahan bakar nabati (BBN) akan dibatasi pada kuota saat ini hingga tahun 2023 mendatang. Selanjutnya, konsumsi CPO untuk BBN di Uni Eropa akan dihapuskan secara bertahap hingga menjadi nol persen pada tahun 2030 nanti.

Tidak sampai disitu saja, Indonesia dan sejumlah negara produsen lainnya menggap Uni Eropa melakukan kampanye hitam terhadap kelapa sawit. Bahkan pemerintah RI segera menunjuk firma untuk mewakili RI mengajukan gugatan terhadap UNI Eropa dan WTO.

Selain itu juga, oleh Jokowi Mahendra diminta untuk melihat perdagangan global, salah satunya soal perang dagang Amerika Serikat dan China

“Indonesia diminta dengan kordinasi kami untuk bisa melihat kondisi tadi bukan sebagai tantangan, tapi peluang,” tutur Mahendra.

Terkahir, presiden memberikan tenggat waktu satu tahun untuk Mahendra bisa menyelesaikan permasaahan-permasalahan yang ada di perdagangan internasional. Kementerian Luar Negeri diminta untuk berkoordinasi dengan intansi terkait, terutama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. [pit]