Suku Dayak Dapat 5 Hektar Lahan di Lahan Ibukota Baru?

Kabartangerang.com.COM – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengaku akan menampung usulan perwakilan dari Suku Dayak untuk mendapatkan lahan seluas 5 hektare di ibukota baru.

Permintaan ini disampaikan dalam upaya meningkatkan kesehteraan warga suku Dayak.

Menyikapi hal ini, Bambang menyatakan bahwa akan mengupayakan dan sebab persoalan lahan menjadi wewenang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Tentunya nanti akan kami sampaikan kementerian ATR/BPN untuk melihat akomodasi dari permintaan tersebut,” ujar Bambang ditemui di Kantor Bappenas, Jakarta, Jumat (18/10).

Tidak hanya meminta lahan 5 hektar per kepala keluarga, menurut Bambang suku Dayak meminta lahan seluas 10 hektare buat hutan adat.

“Jadi yang dibangun nanti tidak hanya di dalam wilayah ibu kota negara saja, tapi juga mencakup daerah penyangga, sekelilingnya, termasuk bagaimana caranya membangun masyarakat lokal, sehingga bisa berbaur dengan mudah di ibu kota baru tersebut,” jelasnya.

“Saya yakin pembangunan ibukota baru ini akan banyak dampak positif secara ekonomi dan infrastruktur wilayah Kalimantan Timur lainnya,” imbuh Bambang.

Sebelumnya, Wakil Bendahara Umum Majelis Adat Dayak Nasional Dagut H. Djunas menyampaikan, pemerintah pusat harus memperhatikan keberlangsungan hidup warga Dayak. Lantaran, saat ini masyarakat Dayak tak lagi memiliki tanah garapan, karena sebagian besar lahan telah dikuasai swasta.

“Artinya masyarakat kita ingin punya tanah 5 hektare tiap keluarga dengan sertifikat gratis dan setiap desa punya hutan adat 10 hektare,” ujarnya dalam acara seminar tentang pemindahan ibu kota.[ab]