Tolak Amandemen UUD 1945, Jokowi Tak Mau MPR jadi Lembaga Tertinggi

Kabartangerang.com – Presiden Joko Widodo khawatir amandemen UUD 1945 berujung pada kembalinya presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

“Itu saling kait mengait. Kalau GBHN dikerjakan oleh MPR, artinya presiden mandataris MPR. Kalau presiden mandataris MPR, artinya presiden dipilih oleh MPR,” kata Jokowi dalam acara satu meja di Kompas TV, Rabu (21/8) malam.

Jokowi pun menegaskan bahwa ia akan menjadi orang yang pertama kali menolak jika presiden dipilih kembali oleh MPR. Jokowi ingin agar presiden dan wakil presiden tetap dipilih langsung oleh rakyat. “Karena saya adalah produk dari pilihan langsung oleh rakyat,” kata Jokowi.

Oleh karena itu, Jokowi berharap wacana amandemen UUD 1945 yang muncul saat ini perlu dikaji lebih dalam kembali. Jangan sampai karena amandemen ini, menimbulkan goncangan politik yang tidak perlu di Indonesia.

“Karena sekarang tekanan ekonomi global, geo politik global tidak menguntungkan jangan sampai menambah masalah karena kita ingin memaksakan amandemen. Kajian mendalam sangat diperlukan,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Sementara, mengenai dibangkitkannya kembali haluan negara, menurut Jokowi, memunculkan kembali haluan negara mungkin memang diperlukan.

Namun, belakangan ia ragu apakah amandemen UUD 1945 yang dilakukan oleh para politikus di Senayan nantinya benar-benar hanya akan sebatas pada wacana itu.

“Apa tidak melebar kemana mana? Karena saya sudah bicara dengan partai, kok beda-beda,” kata Jokowi.[ab]