BKPSDM Usulkan 1 Nama Sebagai Penjabat Sekda Kota Tangerang

Kabartangerang.com– Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tangerang telah mengirimkan satu nama ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten sebagai Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah.

Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala BKPSDM Kota Tangerang, Ahmad Lutfi, Selasa, 2 Juli 2019.

Menurut Ahmad Lutfi, sejak dilakukan mutasi, rotasi, dan promosi pada Jumat, 28 Juni 2019 lalu, pihaknya langsung mengirimkan nama untuk dijadikan sebagai Penjabat Sekda Kota Tangerang.

“Pas pak Dadi Budaeri menjabat sebagai Kepala Inspektorat, kami langsung mengirimkan satu nama ke Pemprov Banten untuk dijadikan Penjabat Sekda. Dan, satu namanya tersebut rahasia,” kata Lutfi sambil tertawa.

Ketika ditanya berapa lama Pemprov Banten mengeluarkan SK tersebut, pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang tersebut menerangkan, paling lama 6 hari SK tersebut keluar dari Pemprov Banten (Gubernur).

Sementara itu, terkait pengajuan Panitia Seleksi (Pansel) Sekda Kota Tangerang ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), secara tegas dirinya menyampaikan, jika KASN belum memberikan jawaban atas pengajuan Pansel Sekda. “Belum ada jawaban dari KASN tentang pembentukan Panitia Seleksi Sekda,” jelasnya.

Diketahui, masa jabatan Dadi Budaeri sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang berakhir pada 19 Juni 2019. Dimana, Dadi Budaeri dilantik oleh Walikota Tangerang, Arief R Wismansyah pada 19 Juni 2014 setelah mendapat SK dari Plt Gubernur Banten, Rano Karno pada 10 Juni 2014.

Hal ini disampaikan langsung oleh Pengamat Politik dan Pemerintahan Indonesia, Hasanudin BJ bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 133 ayat (1) JPT hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun. (2) JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK dan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.

Menurut Pengamat Politik dan Pemerintahan Indonesia, Hasanudin BJ bahwa ketika masa Jabatan Pemimpin Tinggi (JPT) Pratama maupun Madya habis, seharusnya dilakukan evaluasi kembali oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang yang digaungi oleh Walikota Tangerang, Arief R Wismansyah.

“Diperpanjang atau tidak jabatan Dadi sebagai Sekda, Arief sebagai Walikota tetap harus membentuk pansel sesuai amanat PP 11 Tahun 2017 pasal 114 sebelum berakhirnya masa jabatan Sekda. Dan, melibatkan para pakar dan akademisi,” kata Hasanudin BJ.

Hasanudin BJ menambahkan, pansel tersebut dibuat untuk melakukan evaluasi kinerja selama lima tahun menjabat bagi para JPT sebelum masa jabatannya genap lima tahun. “Paling tidak pansel tersebut dibentuk satu bulan sebelum masa jabatannya genap lima tahun, khusunys Sekda yang merupakan pejabat yang sangat vital,” tegas Hasanudin BJ seraya menambahkan, jika masa jabatannya sudah habis, dan pansel belum terbentuk maka segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dan tandatangan tidak sah.

“Sejak tanggal 10 Juni 2019, semua yang berhubungan dengan tandatangan termasuk pencairan keuangan tidak sah jika JPT (Sekda Kota Tangerang) belum diperpanjang oleh Walikota Tangerang melalui seleksi dan evaluasi yang dilakukan oleh badan kepegawaian. Dan, jika belum maka berimplikasi pada hukum,” pungkas pria yang akrab disapa BJ.(ydh)

Source