Rakernas XVIII APEKSI 2026, Pilar Saga: Forum Strategis Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah

Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Pilar Saga Ichsan, menegaskan bahwa Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2026 bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan forum strategis untuk menyelaraskan program pembangunan nasional sekaligus menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

Hal itu disampaikan Pilar usai mengikuti Dialog Kota dalam rangka Rakernas XVIII APEKSI 2026 di Medan, Rabu (1/7/2026).

“Di forum ini tidak terlepas dari masukan-masukan pemerintah kota, wali kota, dan wakil wali kota terkait permasalahan yang terjadi di masing-masing pemerintah kota di seluruh Indonesia,” ujar Pilar.

Menurutnya, Rakernas APEKSI menjadi wadah bagi para kepala daerah untuk menyampaikan berbagai persoalan yang masih menjadi hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Dengan demikian, berbagai masukan dari pemerintah daerah dapat ditindaklanjuti dan dicarikan solusi oleh pemerintah pusat, termasuk Kementerian Dalam Negeri.

“Itu disampaikan dan juga dicatat langsung oleh Kementerian Dalam Negeri. Mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti, dan masukan-masukan kami juga bisa menjadi evaluasi bagi semua pihak agar jalannya roda pemerintahan kota di seluruh Indonesia semakin baik,” jelasnya.

Pilar mengatakan, salah satu isu yang paling banyak disampaikan dalam forum tersebut adalah proses rotasi, mutasi, dan promosi jabatan aparatur sipil negara (ASN) yang dinilai masih memerlukan waktu cukup panjang karena harus melalui persetujuan pemerintah pusat.

Padahal, kebutuhan pengisian jabatan di daerah kerap bersifat mendesak agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.

“Tadi ada beberapa wali kota yang menyampaikan bahwa dalam melakukan rotasi, mutasi, maupun promosi jabatan harus melalui proses yang panjang ke BKN karena persetujuannya berada di pusat. Sementara kebutuhan pengisian jabatan tersebut sangat mendesak. Ini yang memang mungkin perlu ada evaluasi bersama,” katanya.

Selain persoalan birokrasi, kebutuhan penambahan ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga menjadi perhatian para kepala daerah agar pemenuhan sumber daya manusia dalam pelayanan publik semakin optimal.

Tak hanya itu, pembahasan mengenai dana transfer pemerintah pusat ke daerah juga mengemuka dalam forum tersebut. Menurut Pilar, meskipun Tangerang Selatan memiliki tingkat kemandirian fiskal yang cukup baik, dukungan dana transfer dari pemerintah pusat tetap menjadi faktor penting dalam mendukung berbagai program pembangunan.

“Ini perlu perhatian khusus dari pemerintah pusat. Walaupun Tangerang Selatan termasuk kota yang mandiri, dana transfer dari pusat sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan program-program pembangunan di Tangerang Selatan. Itu yang tadi disampaikan oleh beberapa kepala daerah dalam forum. Mudah-mudahan menjadi masukan dan ada tindak lanjut untuk setiap persoalan sehingga roda pemerintahan daerah dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, lanjut Pilar, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan memaparkan arah kebijakan pemerintah terkait ketahanan pangan dan pelestarian lingkungan hidup, sekaligus mendorong peran aktif pemerintah kota dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Karena itu, isu ketahanan pangan dan lingkungan hidup menjadi tantangan bersama yang harus dihadapi melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Ini merupakan langkah strategis dari APEKSI untuk menyinergikan program-program pembangunan di bidang ketahanan pangan dan penanganan isu lingkungan hidup yang saat ini dihadapi, termasuk persoalan sampah, kerusakan hutan, dan lain sebagainya,” kata Pilar.