Sindiran Menkumham ke Walikota Tangerang Dinilai tak Pantas

Kabartangerang.com- Direktur Lembaga Kebijakan Publik (LKP), Ibnu Jandi menyoroti persoalan yang terjadi antara Menteri Hukum dan Ham (Menkumham), Yasonna Laoly dengan Walikota Tangerang Arief R. Wismansyah.

Persoalan muncul lantaran Menkumham melontarkan ucapan yang menilai Walikota kurang ramah dan tidak kooperatif saat meresmikan berdirinya Perguruan Tinggi Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim) di kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang beberapa waktu lalu.

Jandi menilai apa yang dilakukan oleh Menkumham kurang pantas dilakukan oleh seorang menteri terlebih diucapkan dalam mimbar umum.

“Secara langsung mencap walikota salah dan tidak responsif,” ujar Jandi.

Jika berbicara pembangunan dan otonomi daerah, lanjut Jandi, di Kota Tangerang terdapat sejumlah faktor yang menjadi penghambat proses pembangunan yang dilakukan oleh Pemkot Tangerang.

“Salah satunya lahan milik Kemenkumham yang tidak bisa dipergunakan oleh pemerintah,”

“Banyaknya perumahan milik Kemenkumham, semua layanannya difasilitasi oleh Pemkot Tangerang,” paparnya.

“Padahal status kepemilikannya adalah milik Kementerian,” sambung pria kelahiran 1961 tersebut.

Dirinya mengaharapkan agar Kementerian Hukum dan Ham bersikap lebih dewasa dalam menanggapi permasalahan yang saat ini terjadi dengan pemkot Tangerang.

“Kota Tangerang seharusnya lebih maju,Kalau memang semua instansi pemerintah mau mendukung kebijakan otonomi daerah yang dilakukan kabupaten /kota,” jelas Jandi.(ydh)

Source