Selain Menilai Ideologi, Kemendagri Juga Kaji Syariat Islam FPI

Jakarta – Selain soal kesesuaian dengan ideologi Pancasila, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) juga mengkaji syariat Islam di FPI. Tak hanya kepada FPI, evaluasi ini juga dilakukan terhadap setiap ormas yang mengajukan atau memperpanjang Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

“Syaratnya baru ditelaah, diteliti, karena masih belum lengkap. Nanti ada tim yang terdiri atas lintas K/L (kementerian/lembaga), khususnya Kementerian Agama yang akan menyatakan bahwa ini bertentangan dengan syariat atau tidak. Jadi tidak hanya satu tentunya,” ujar Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (2/8/2019).

Hadi menyebut evaluasi itu ditujukan untuk mengecek apakah ormas tersebut bermanfaat atau tidak untuk masyarakat. Dia mengatakan evaluasi ini dilakukan secara rutin.

“Ada evaluasi kan kita akan melihat sepak terjang ormas. Apakah menyimpang apakah tidak, ini akan dievaluasi terus. Apakah bermanfaat terhadap masyarakat, apa malah membikin suatu hal yang bertentangan,” ujarnya.

Terkait evaluasi ini, Ketua Bantuan Hukum FPI Sugito Atmo Prawiro mengatakan FPI punya ide soal Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bersyariah. Namun, dia mengatakan dengan mengusung NKRI bersyariah, FPI tidak berniat mengubah Pancasila sebagai ideologi negara.

“Pancasila itu kan sudah mengakomodir masalah syariat Islam, dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, NKRI yang bersyariah, apa yang ada di Pancasila, dan nanti turunannya terkait dengan UU itu sejalan dengan syariah. Bukan nanti mengubah Pancasila,” kata Sugito saat dihubungi, Jumat (2/8).

Dia mengatakan NKRI bersyariah itu sebagai sebuah istilah. Dia memberi contoh istilah lain, seperti perbankan syariah. Sugito mengatakan NKRI bersyariah adalah salah satu visi-misi yang dimiliki FPI.