Perkuat Legislasi Daerah, Bapemperda Gelar Rapat Pra-Raperda dan Finalisasi Propemperda 2026

Dalam rangka memperkuat sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam penyusunan kebijakan hukum daerah, DPRD Kabupaten Tangerang melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) menyelenggarakan Rapat Pra Rancangan Peraturan Daerah (Pra-Raperda) sekaligus Finalisasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026.

Kegiatan yang berlangsung pada 10-11 November 2025 di Hotel Ciputra, Jakarta, ini menjadi momentum penting untuk memastikan arah legislasi dan pembangunan daerah tahun mendatang sejalan dengan visi Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang.

Rapat dihadiri oleh pimpinan dan anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Tangerang, perwakilan perangkat daerah pengusul Raperda, serta unsur Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum Setda Kabupaten Tangerang, Biro Hukum Provinsi Banten, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Banten.

Dalam forum ini, dibahas sejumlah Raperda prioritas, di antaranya:
1. Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Pengelolaan Ekosistem Mangrove;
3. Perlindungan Nelayan Kawasan Pesisir;
4. Perubahan Perda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
5. Perubahan Perda tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
6. Perubahan Perda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK);
7. Perubahan Perda tentang Perlindungan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial
8. Raperda tentang Lambang Daerah;
9. 10. Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Tangerang;dan
Perubahan Perda tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan;

Wakil Ketua Bapemperda Imam Sucipto., M.PD.I menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi secara partisipatif dan terukur.

“Kami berupaya memastikan setiap rancangan peraturan daerah disusun melalui kajian yang matang, dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak, sehingga hasilnya benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan berdampak nyata terhadap kesejahteraan daerah,” ujarnya. (mus)