Pembangunan 4 Ruas Jalan Terkendala, Komisi IV Rakor Dengan Dinas PUPR dan Kanwil BPN Banten

Pembangunan 4 ruas jalan terkendala, Komisi IV lakukan Rakor dengan Dinas PUPR dan Kanwil BPN Banten, Kamis (02/02/23).

Ke-empat ruas jalan ini diantaranya Cikeusal – Boru, Pakupatan – Palima, Sempu – Dukuh Kawung dan Simpang Gondrong/KH Hasyim Ashari Kota Tangerang.

Rapat dipimpin langsung oleh Koordinator Komisi IV H. Fahmi Hakim dan diikuti oleh jajaran Pimpinan dan Anggota Komisi IV.

Turut hadir Kadis PUPR Banten Arlan Marzan, Kakanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banten Rudi Rubijaya beserta jajarannya.

Disampaikan oleh Koordinator Komisi IV H. Fahmi Hakim, bahwa dari hasil evaluasi diketahui bahwa pada Tahun 2022 terdapat SILPA pada Dinas PUPR akibat kurang efektifnya pembangunan dan peningkatan untuk 4 ruas jalan karena terkendala masalah pembebasan lahan.

“Kami evaluasi ternyata masalah adanya SILPA Tahun 2022 Dinas PUPR ini karena tidak efektivnya pembangunan jalan yang faktor masalahnya itu karena pembebasan lahan,” jelasnya.

Lebih lanjut H. Fahmi Hakim menjelaskan, percepatan infrastruktur melalui proses pembangunan dan peningkatan jalan berpengaruh besar bagi peningkatan ekonomi, wisata serta investasi.

Dengan demikian pembangunan jalan ini merupakan bagian penting untuk meningkatkan hal tersebut.

“Percepatan infrastruktur melalui proses pembangunan jalan berpengaruh besar bagi perekonomian, dan munculnya investasi juga harus ditunjang oleh kondisi jalan,” jelasnya.

Oleh karena itu, Komisi IV yang membidangi pembangunan memanggil Dinas PUPR selaku pengguna anggaran dan Kanwil BPN Banten untuk mengkoordinasikan hal yang menjadi sorotan pada agenda rapat ini.

“Harus adanya koordinasi antara Dinas PUPR selaku pengguna anggaran dengan BPN terkait masalah pembebasan lahan ini, agar tidak terjadi lagi ketidak terserapan anggaran akibat perencanaan yang dinilai belum matang” tegas Fahmi.

Disamping itu, DPRD banyak mendapat keluhan dari masyarakat terkait kondisi di beberapa ruas jalan tersebut, seperti yang disampaikan oleh H. Juheni M. Rois.

“Masyarakat banyak menanyakan kepada DPRD, karena jalan ini mempengaruhi roda perekonomian masyarakat. jadi ketika itu mandeg masyarakat banyak mengeluhkannya,” ujar Juheni.

Menanggapi hal tersebut, Arlan Marzan selaku Kadis PUPR Banten memaparkan, bahwa Tahun 2023 Dinas PUPR menganggarkan kembali anggaran yang pada tahun sebelumnya tidak terserap dan ke-empat (4) ruas jalan yang telah disebutkan diatas menjadi prioritas untuk dirampungkan pada tahun 2023.

“Kami sudah menganggarkan kembali anggaran yang belum terserap pada Tahun 2022 tersebut dan empat ruas jalan yang disebutkan tadi menjadi prioritas,” jelas Arlan.

Selanjutnya, Arlan juga menuturkan bahwa pihaknya juga melakukan evaluasi agar kendala terkait ketersediaan lahan yang dialami pada tahun 2022 bisa dikoordinasikan dengan Badan Pertanahan Nasional Banten.

(red)