Kementerian ATR Sinkronkan Kebijakan dengan Pemerintah Daerah

Kabartangerang.com- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil akan menyinkronkan kebijakan tentang rencana tata ruang kawasan perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur) dengan pemerintah daerah.

Pasalnya, kebijakan tersebut, tidak akan berjalan tanpa adanya kerjasama antar pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

“Kita sadar dan dari rapat tadi kelihatan sekali kalau kota/kabupaten bekerja bersama-sama secara sinergis, maka banyak sekali program yang jauh lebih efisien dan mencapai sasaran,” ujarnya sesudah mengadakan rapat dengan kepala daerah di Banten yang diadakan di Ruang Akhlakul Karimah Pemerintah Kota Tangerang, Kamis, 16 Juli 2020.

Sofyan menjelaskan, kerjasama dengan pemerintah daerah terkait Jabodetabekpunjur nantinya akan dibentuk satu pengelolaan bersama dalam pengawasannya.

“Nanti ada PMO (project management office). PMO ini akan jadi dapur yang menyinkronkan seluruh kebijakan, rencana, anggaran. Kita tidak mengambil anggaran, cuma di sinkronkan saja sehingga lebih mencapai sasaran,” jelasnya.

Menurut Sofyan pihaknya masih memiliki berbagai permasalahan seperti banjir, longsor, dan kemacetan yang menjadi hambatan bagi realisasi potensi pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan Jabodetabekpunjur. Penanganan permasalahan tersebut membutuhkan terobosan dari sisi pengembangan kawasan yang terpadu.

“Nanti akan ada juga sistem insentif dan disinsentif, bagaimana ada transfer agar bagaimana dari hulu itu ikut menjaga supaya banjirnya berkurang di hilir. Intinya supaya bagaimana sebanyak mungkin air diserap ke tanah dibikin ke tengah sehingga dampak ke hilir tidak sampai banjir,” ungkapnya.

Ia menambahkan, upaya menyelesaikan kompleksitas permasalahan itu, pihaknya memperkenalkan konsep holistik, integratif, tematik, dan spesial (Hits). Konsep itu menyentuh seluruh aspek permasalahan dan melibatkan pemangku kepentingan
terkait.

“Permasalahan di kawasan Jabodetabekpunjur membutuhkan kerja sama yang bersifat inter-regional dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pendekatan Hits akan diterapkan dalam melihat akar permasalahan dan
menciptakan solusi,” jelasnya.(dri)

Source