Gubernur Banten Siap Lerai Perseteruan Walikota Tangerang dan Menkumham

Kabartangerang.com- Seteru Walikota Tangerang dan Menkumham selayaknya tidak perlu terjadi. Pasalnya, kedua belah pihak sektor yang saling melayani masyarakat.

Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur Banten, Wahidin Halim, Rabu, 17 Juli 2019.

“Berpemerintahan harus arif dan bijak. Masa sesama lembaga pemerintahan saling lapor,” ucap Gubernur Banten Wahidin Halim (WH).

Dia melanjutkan, menjalani roda pemerintahan juga harus sesuai etika. Karena konsekwensi pemerintahan harus ada untuk rakyat. Hal ini, sudah sesuai dengan Undang-undang.

“Negara harus hadir, melayani pelayanan publik rakyat sesuai dengan haknya. Ya dalam Undang-undang pelayanan publik,” kata mantan Walikota Tangerang ini.

Selain soal etika, pemerintahan juga menyesuaikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Artinya di lain pihak, dalam situasi ini rakyat jangan dirugikan perseteruan ini antara pemerintah dengan pemerintah.

“Rakyat jangan dirugikan dalam perseteruan ini. Pemerintah harus ada menjaga bingkai NKRI,” ucap WH.

Terkait dengan rencana Kemendagri yang akan mengklarifikasi Walikota Tangerang, Arief R Wismansyah bersamanya, menurut WH dirinya siap dan akan melaksanakan perintah Mendagri.

“Sesuai perintah Mendagri siap, akan saya laksakan,” pungkasnya.

Seperti diketahui, kasus perselisihan tersebut mencuat ketika Menkumham Yasona Laoly berkunjung ke Kota Tangerang dan mempermasalahkan lahan milik Kemenkumham.

Dari persoalan itu kemudian memanjang hingga Pemkot Tangerang menghentikan kegiatan pelayanan yang berada di lingkup lahan milik Kemenkumham.

Lantas, Yasona Laoly pun melaporkan Walikota Tangerang atas penguasaan lahan di sejumlah titik wilayah Kota Tangerang. (ydh)

Source