“Pembangunan ekosistem dan transformasi Balai Latihan Kerja di dalam komunitas merupakan salah satu kebijakan yang saya nilai dapat menyasar permasalahan di lapangan,” kata Ma’ruf Amin dalam sambutannya secara daring pada acara Peresmian Balai Latihan Kerja Komunitas dan Akselerasi Kemandirian BLK Komunitas 2022 di Jakarta, Minggu (23/10/2022).

Dia mengatakan pembangunan SDM sebagai salah satu program prioritas menemui tantangan saat dihadapkan pada situasi perekonomian nasional dan global, yang diwarnai ketidakpastian dan menuntut bangsa Indonesia untuk beradaptasi dengan cepat.

Menurutnya, sulitnya kondisi saat ini ditunjukkan antara lain oleh tingginya angka pengangguran.

Meskipun jumlah pengangguran terbuka pada Februari 2022 berkurang dibandingkan periode serupa di 2021, tingkat pengangguran Indonesia saat ini masih lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi COVID-19.

Wapres menjelaskan sebaran pengangguran tersebut didominasi oleh lulusan SMK sebanyak 11,45 persen, lulusan SMA 8,55 persen, dan lulusan perguruan tinggi 6,97 persen.

Selain itu, menjelang akhir 2022,  lanjut Wapres, kondisi ketenagakerjaan secara nasional kurang menggembirakan karena ada gelombang pemutusan hubungan kerja karyawan, khususnya di sektor start-up dan manufaktur. Hal itu berdampak pada nasib ratusan ribu karyawan.

“Penyebab kondisi ini tidak tunggal. Banyak faktor yang saling berkaitan, sehingga solusi yang perlu kita ambil tidak bisa parsial tetapi harus komprehensif. Faktor-faktor tersebut antara lain perkembangan teknologi yang memaksa efisiensi tenaga kerja, diperparah dengan ketidaksigapan untuk beradaptasi terhadap perubahan yang amat cepat. Akhirnya, kompetisi dunia kerja menjadi semakin ketat,” jelasnya.

Oleh karena itu, Wapres menilai BLK dalam komunitas dapat menjadi salah satu kebijakan yang dapat mengatasi permasalahan di lapangan.

Ma’ruf Amin menjelaskan BLK fokus pada peningkatan kompetensi tenaga kerja informal dengan tingkat pendidikan sekolah menengah ke bawah. Dengan demikian, BLK diharapkan dapat menjawab permasalahan pengangguran yang masih didominasi tamatan sekolah menengah.

Kemudian, kurikulum pendidikan vokasi yang disusun BLK, menurut Ma’ruf Amin, dapat menjawab kebutuhan industri untuk membangun link and match ketenagakerjaan.

“Artinya, BLK dapat menyegarkan keterampilan pekerja yang sudah tidak relevan dengan kebutuhan industri. Sistem pendidikan vokasi seperti inilah yang dibutuhkan di era disrupsi digital saat ini,” katanya.[dbm]