Antisipasi PMK, Wali Kota Arief Perintahkan Lurah Camat Proaktif

Pemerintah Kota Tangerang menggelar kegiatan rapat evaluasi kewilayahan dengan suasana berbeda, pasalnya jika biasanya rapat digelar di ruang tertutup namun kali ini digelar di tempat terbuka.

Rapat evaluasi tersebut digelar untuk membahas berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat, mulai dari genangan hingga tentang potensi timbulnya penyakit, termasuk Penyakit Mulut dan Kuku pada hewan ternak.

Wali Kota Tangerang H. Arief R. Wismansyah memimpin langsung rapat evaluasi didampingi Wakilnya H. Sachrudin yang diikuti oleh seluruh pejabat tinggi pratama, Camat dan Lurah se-Kota Tangerang.

“Sengaja dilakukan di luar ruangan agar mendapat suasana baru, biar gak bosen di ruangan terus rapatnya,” ungkap Arief saat memimpin rapat di Stadion Benteng Reborn, Kota Tangerang, Selasa (14/6).

Dalam rapat tersebut, Wali Kota menginstruksikan kepada jajaran Pemkot Tangerang untuk dapat mengantisipasi penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) bagi hewan ternak melalui pemantuan dan sosialisasi khususnya pada pedagang dan peternak sapi dan kambing jelang momen Iduladha mendatang.

“Lurah dan Camat secara berkala melakukan pemantauan kepada penjual hewan ternak di wilayahnya,”

“Pastikan mereka cek kondisi hewannya agar dalam kondisi sehat dan layak untuk dijual,” pinta Arief.

“Sosialisasikan juga cara memasak dan mengonsumsi daging dengan baik dan benar,” tambahnya.

Sebagai langkah antisipasi penyebaran PMK, lanjut Arief, Pemkot juga akan membatasi hewan kurban yang masuk ke Kota Tangerang pada 14 hari menjelang perayaan Iduladha.

“Jika perlu, hewan yang datang harus disertai surat keterangan sehat dan bebas PMK,” tegasnya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Abduh Surahman menambahkan saat ini kasus PMK ditemukan di 17 peternak dari 10 kelurahan yang ada di 7 kecamatan di Kota Tangerang dengan jumlah hewan yang terpapar sebanyak 536 ekor, namun dari jumlah tersebut lebih dari 300 ekor atau 58,4% telah sembuh.

“Dinas Ketahanan Pangan dan Dinkes juga akan membantu untuk pemeriksaan kondisi hewan yang terindikasi terjangkit PMK,” tutup Kadis Ketapang. (*)