Pemerintah Kota Tangerang Dorong Kolaborasi Swasta hingga Dunia Usaha Entaskan Anak Tidak Sekolah

Pemerintah Kota Tangerang terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan setiap anak mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan. Selain mengoptimalkan peran pemerintah, keterlibatan sektor swasta dan dunia usaha turut didorong dalam mendukung penanganan anak tidak sekolah (ATS).

Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Wahyudi Iskandar mengatakan, persoalan pendidikan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam memastikan anak tetap mendapatkan akses pendidikan dan dapat melanjutkan proses belajarnya.

“Yang pasti bahwa peran kolaborasi kita kedepankan, jadi tidak hanya mengandalkan pada APBD, tapi juga kita coba menggandeng peran swasta,” ujarnya.

Menurutnya, keterlibatan dunia usaha dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat intervensi pendidikan secara berkelanjutan. Dukungan tersebut dapat diarahkan untuk melengkapi program pemerintah sekaligus membuka ruang partisipasi masyarakat dalam membantu anak memperoleh kembali kesempatan belajar.

Pemkot Tangerang juga mendorong keterlibatan masyarakat secara lebih luas. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat diharapkan dapat membangun dukungan yang lebih menyeluruh dalam menangani berbagai persoalan yang dapat menghambat keberlanjutan pendidikan anak.

“Sehingga ke depan ada pelibatan dari peran serta masyarakat yang secara utuh, ikut membantu untuk bisa menentaskan ATS,” katanya.

Kolaborasi lintas sektor juga dilakukan di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang. Penanganan ATS melibatkan sejumlah perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya, mulai dari Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dukcapil, Diskominfo, DP3AP2KB hingga perangkat kewilayahan.

Masing-masing pihak memiliki peran dalam mendukung penanganan anak tidak sekolah. Dinas Pendidikan berfokus pada akses dan mutu pendidikan, Dinas Sosial membantu melihat persoalan sosial ekonomi keluarga, sementara Dukcapil mendukung penyelesaian kendala administrasi kependudukan.

Perangkat kewilayahan juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan intervensi di lapangan. Kelurahan dan kecamatan dapat membantu proses verifikasi sekaligus menjangkau keluarga secara langsung melalui pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat.

”Pendekatan tersebut diperkuat dengan program home visit untuk memahami kondisi anak dan keluarga sekaligus memberikan edukasi mengenai pentingnya keberlanjutan pendidikan,” katanya.

Di sisi lain, Pemkot Tangerang terus mengembangkan ekosistem Gampang Sekolah sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan. Program tersebut mengedepankan kemudahan akses dengan tetap memperhatikan mutu dan inklusivitas pendidikan.