Bambang Noertjahjo: Pemkot Tangerang Selatan Optimalkan Satgas Percepatan MBG untuk Perkuat Pengawasan dan Pelaksanaan Program

Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) terus memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui optimalisasi peran Satuan Tugas (Satgas) Percepatan MBG. Langkah ini dilakukan untuk memastikan program berjalan efektif, tepat sasaran, serta didukung sistem pengawasan dan koordinasi yang semakin baik.

Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan, Bambang Noertjahjo, usai memimpin rapat koordinasi Program MBG bersama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Aula Lengkong, Puspemkot Tangsel, Kamis (11/6/2026).

Menurut Bambang, rapat koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat sekaligus upaya memperkuat fungsi Satgas Percepatan MBG yang telah dibentuk sejak akhir 2025.

“Pada akhir tahun 2025, kita sudah memiliki Satgas Percepatan MBG yang merupakan implementasi berbagai regulasi di atasnya. Kini, berbagai hal yang sebelumnya telah dibentuk tersebut coba kita konkretkan dan fungsikan secara maksimal, salah satunya melalui rapat pengawasan hari ini,” ujar Bambang.

Ia menjelaskan, penguatan Satgas tidak hanya difokuskan pada pengawasan pelaksanaan program dan penerima manfaat, tetapi juga mencakup aspek pendukung lainnya, termasuk keberlanjutan rantai pasok bahan baku yang dibutuhkan untuk operasional dapur MBG.

Menurutnya, kebutuhan bahan baku program MBG idealnya dapat dipenuhi dari pelaku usaha dan pemasok yang berada di Kota Tangerang Selatan. Dengan demikian, program ini tidak hanya memberikan manfaat dari sisi pemenuhan gizi, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

“Karena salah satu tujuan program ini yang kami yakini adalah memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat Kota Tangerang Selatan. Melalui program ini, kami berharap perputaran ekonomi juga terjadi di daerah. Ekosistem rantai pasok bahan bakunya harus berasal dari Tangsel,” ungkapnya.

Selain membahas penguatan rantai pasok lokal, forum koordinasi tersebut juga menjadi sarana untuk menyamakan persepsi terkait aspek legalitas dapur SPPG yang beroperasi di wilayah Tangerang Selatan.

Bambang menegaskan, pemerintah daerah ingin memastikan seluruh aspek pendukung program dapat berjalan sesuai ketentuan tanpa mengganggu pelayanan kepada penerima manfaat.

“Apakah aspek legalitas ini perlu kita benahi terlebih dahulu atau dapat berjalan beriringan sambil tetap memastikan layanan kepada penerima manfaat tidak terganggu. Ini yang harus kita sepakati bersama,” tegasnya.

Melalui optimalisasi Satgas Percepatan MBG, Pemerintah Kota Tangerang Selatan berharap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan semakin baik, mulai dari aspek pengawasan, distribusi, hingga pemenuhan kebutuhan bahan baku. Selain mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat, program ini juga diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah melalui keterlibatan pelaku usaha lokal dalam ekosistem MBG.