51 Persen Tenaga Kerja Lulusan SD, Presiden Jokowi: Jutaan Yang Harus Kita ‘Upgrade’

Menyinggung masalah pembangunan sumber daya manusia (SDM), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan bahwa ini merupakan masalah yang harus bisa diselesaikan. Data terakhir, menurut Presiden, tenaga kerja Indonesia 51 persen merupakan lulusan SD (Sekolah Dasar).

“Ini persoalan yang harus kita selesaikan, bagaimana mereka upscaling atau rescaling harus dilakukan besar-besaran. Enggak mungkin kita lakukan hanya sepuluh ribu, seratus ribu, kita butuhnya jutaan yang kita upgrade itu, bukan ratusan ribu, bukan puluhan ribu, jutaan,” tegas Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2019, di Shangri-La, Kota BNI, Jakarta Pusat, Kamis (9/5) pagi.

Oleh sebab itu, menurut Presiden, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, semuanya harus berbondong-bondong bersama-sama menyelesaikan ini. Ia memberikan contoh seperti training-training, pelatihan-pelatihan, agar skill/keterampilan anak-anak, agar tenaga kerja menjadi lebih baik.

“Ini terus kita rapatkan agar betul-betul kita bisa berikan beasiswa bukan hanya puluhan ribu atau ratusan ribu, jutaan kepada mahasiswa-mahasiswa, anak-anak kita untuk bisa sekolah, baik dalam negeri maupun luar negeri sebanyak-banyaknya. Sehingga di bidang sains, di bidang teknologi, matematik, semuanya kita bisa mengejar negara-negara lain,” ujar Presiden Jokowi.

Daerah, lanjut Presiden, juga bisa melakukan hal yang sama. Ia menambahkan bahwa ada anggaran, beri beasiswa, misalnya dari Provinsi Papua, memberi beasiswa sebanyak-banyaknya untuk anak-anak Indonesia bagian timur, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.

Provinsi-provinsi yang lain juga bisa melakukan hal yang sama, kabupaten dan kota juga bisa melakukan hal yang sama. “Jangan rutinitas. Jangan terjebak pada anggaran-anggaran yang rutinitas,” tegas Presiden.

Di bidang kesehatan, Presiden Jokowi menegaskan, jangan sampai kita masih mendengar lima tahun yang akan datang, stunting, gizi buruk, kematian ibu dan anak yang masih tinggi. “Ini juga persoalan besar yang harus kita selesaikan bersama-sama,” ucapnya.

Link and Match 

Kembali pendidikan, Presiden Jokowi berharap agar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di-link and match dengan industri-industri yang ada. Ia menegaskan agar jangan membiarkan SMK bergerak sendiri, link-an dengan industri sehingga sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di lapangan.

“Jangan sekarang digital ekonomi, SMK masih jurusannya jurusan bangunan. Sudah 50 tahun lebih jurusan bangunan,” tutur Presiden.

Pada kesempatan itu, Presiden juga mengingatkan perlunya menyiapkan SDM untuk hal-hal yang baru. Ia memberi contoh Filipina yang mengembangkan Business Process Outsourcing (BPO), sehingga jasa-jasa, baik yang berkaitan dengan keuangan dan lain lain bisa dikerjakan di Filipina, tetapi pemiliknya ada di banyak negara.

“Itu sekarang menjadi income terbesar di Filipina. Anak-anak kita juga pintar-pintar seperti itu, pintar-pintar. Business Process Outsourcing. Jangan sudah bepuluh-puluh tahun, 50 tahun lebih jurusan masih jurusan bangunan, jurusan mesin. Yang jelas dong mesin, mesin apa gitu,” ujar Presiden.’

Meskipun beberapa SMK sudah mulai berubah, Presiden Jokowi menegaskan, dirinya ingin semuanya berubah. Ia mengingatkan, dunia perubahannya sudah begitu sangat cepat seperti ini, Artificial intelligence, Big Data, Internet of Things, Virtual Reality, 3D Printing. Sementara kita masih jurusan bangunan, jurusan mesin.

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan para gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh tanah air. (DND/HIM/RAH/ES)