Mendagri: Revisi UU MD3 Wujudkan Lembaga Wakil Rakyat Lebih Demokratis

Kabartangerang.com.com- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, perubahan ketiga atas Undang Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD (MD3) dimaksudkan untuk mewujudkan lembaga permusyawaratan yang lebih demokratis.

“Pemerintah menganggap untuk mewujudkan lembaga perwakilan yang lebih demokratis, lebih efektif, dan akuntabel serta membutuhkan kedaulatan rakyat sesuai dengan sila keempat,” ucap Tjahjo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/9/2019).

Tak hanya itu, perubahan dimaksudkan untuk penguatan lembaga perwakilan rakyat tersebut.

“Menjaga keseimbangan antara penguatan sistem pemerintahan presidensil dengan fungsi konstitusional dan perwakilan rakyat yang lebih demokratis,” imbuhnya.

Ia juga mengapresiasi kerjasama yang terjalin dengan DPR dalam proses pembahasan revisi UU MD3 tersebut, sehingga tercapai sebuah kesepakatan.

“Kami atas nama Pemerintah menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada Pimpinan DPR RI, Anggota DPR RI, yang telah bersama-sama melaksanakan proses pembahasan RUU MD3, dengan berbagai pandangan, masukan, saran yang konstruktif sehingga dapat mencapai kesepakatan bersama dalan perubahan ketiga atas UU MD3,” ungkapnya. (rma)